Agar Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Ditulis Oleh: PARIWARA
Selasa, 20 November 2018

kaltimkece.id Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, akurasi dan validasi data merupakan sangat vital bagi program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin atau kurang mampu. Data yang akurat tentu sangat berguna dalam mengambil keputusan.

Pemkab Kutai Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Sosial menggelar Bimbingan Teknis Petugas Layanan Pendaftaran dalam rangka upaya pemutakhiran mandiri data kemiskinan melalui mekanisme verifikasi dan validasi data terpadu (BDT) selama dua hari. Pada 17 hingga 18 November 2018 di Hotel MS Sangatta. Kegiatan bimbingan teknis dibuka Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang. Ia menyampaikan bahwa banyak kelurahan dari masyarakat tentang bantuan yang disalurkan pemerintah tidak tepat sasaran. 

“Masih ada masyarakat yang tergolong mampu justru menerima bantuan program penanggulangan kemiskinan. Namun di lain pihak ada masyarakat miskin yang seharusnya dapat bantuan malah tidak menerima,” kata Kasmidi.

Ia memberikan gambaran di mana terdapat  warga yang sudah meninggal dunia masih masuk dalam sasaran bantuan. Belum termasuk warga yang pindah alamat. Hal ini disebabkan karena proses pendataan sasaran yang kurang cermat serta belum adanya pemutakhiran data sejak 2014. 

“Pemkab Kutim coba memperbaiki dengan melakukan perbaikan melalui sistem basis data terpadu,” jelas Kamsidi.

Ia berharap kepada para peserta bimbingan teknis untuk mengikuti kegiatan ini secara serius hingga selesai, sehingga pada saat melakukan pendataan bisa diperoleh data yang riil dan akurat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Aa Bagus Sugiarta dari Bappeda mengatakan bahwa tujuan utama  penyelenggaraan bimbingan teknis ini agar seluruh TKSK dan PKH bisa melakukan pendataan yang lebih akurat,kemudian bisa menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS- NG) dari Kementerian Sosial RI.

“Setelah pelatihan ini, para peserta akan melakukan pendataan hingga bulan Mei 2019 mendatang dan diharapkan diperoleh data yang paling baru dan akurat sehingga meminimalisasi sasaran bantuan yang tidak tepat, sehingga warga yang layak mendapatkan bisa menerima bantuan,” ujar Bagus. (pariwara/hms4)