Matangkan Persiapan Pemilihan Umum 2019

Ditulis Oleh: PARIWARA
Senin, 11 Maret 2019

kaltimkece.id Seluruh pemangku kepentingan di Kutai Timur terus merapatkan barisan dan berkoordinasi guna menyukseskan pesta demokrasi yakni pemilihan umum di Kabupaten Kutim. Menyambut pemilu legislatif dan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden 17 April 2019 mendatang berbagai persiapan terus dimatangkan.

Pemkab Kutim melalui Badan Kesbangpol bersama KPU, Pawaslu dan Bawaslu menggelar rapat bersama. Rapat dipimpin Seketaris Kabupaten (Seskab) H Irawansyah mewakili Bupati Kutim. Dihadiri Asisten Pemkesra H Suku Buono dan Kadisdukcapil Januar HPLA. Unsur FKPD serta Camat se-Kutim. Rapat digelar di Ruang Arau, Kantor Bupati, Selasa, 5 Maret 2019.

Seskab Irawansyah dalam arahannya mengatakan rapat kali ini merupakan finalisasi dari pemerintah terkait persiapan pemilu. Rapat digelar guna memastikan kesiapan masing-masing daerah dalam penyelenggaraan pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada April 2019 mendatang. Hasil rapat selanjutnya akan dibawa ke Provinsi untuk dibahas kembali.

"Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan target, guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu yang aman. Dalam pesta demokrasi ini partisipasi masyarakat bukan hanya memilih tetapi menjaga keamanan dan kenyamanan," jelas Irawansyah yang pernah menjabat Sekretaris DPRD Kutim.

Karena sifatnya yang sangat penting, Irawansyah berharap semua pihak dapat mengawal hajat lima tahunan ini sejak persiapan, pelaksanaan hingga selesai kegiatan pemilu.

"Saya mengajak agar semua pihak tidak emosional dalam penyelenggaraan pemilu ini. Harus melibatkan seluruh masyarakat termasuk perusahaan yang ada di-Kutim dalam meningkatkan kualitas pemilu ini,"ajak Irawan.

Dalam rapat, dia menyampaikan apresiasi kepada Badan Kesbangpol yang terus-menerus menginisiasi rapat-rapat koordinasi. Sesuai amanah undang-undang dengan melibatkan para pihak terkait. Seperti KPU, Bawaslu dan pihak lainnya. Kenapa harus koordinasi? Karena dalam pelaksanaan pemilu, semua yang terlibat menjadi sebuah tim dan wajib bekerjasama. Melalui domainnya masing-masing memiliki tanggung jawab sama yakni menyukseskan pemilu serentak 2019.

“Kalau tidak ada koordinasi, boleh jadi nanti pemilu tidak aman, pemilu tidak tertib, pemilu tidak sukses. Oleh karena itu, perlu rapat persiapan (untuk suksesnya) pemilu serentak," tutup Irawan.

Forkopimda Se-Kaltim Bangun Kondusifitas

Membangun kondusifitas, itulah semangat yang diusung pada perhelatan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Lamin Etam pada Rabu (6/3/2019) gelaran Pemprov Kaltim bekerja sama dengan Kesbangpol Kaltim. Sebanyak 255 peserta terdiri dari unsur pejabat tinggi kabupaten/kota seperti Bupati dan Wali Kota, Sekretaris Kabupaten, hingga Camat se-Kaltim turut hadir untuk mendengarkan arahan dari narasumber. Diantaranya Pangdam VI Mulawarman Mayjen Subiyanto, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Eddy Sumitro Tambunan, Ketua DPRD Kaltim Syahrun, Kejati Kaltim Ely Shahputra dipandu moderator Kepala Kesbangpol Kaltim Yudha Pranoto. Bupati Kutim H Ismunandar hadir didampingi Seskab Irawansyah, Kepala Badan Kesbangpol Abdul Kader dan beberapa staf.

Kegiatan Rakor langsung dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Dalam arahan singkatnya, Isran menjelaskan dari Data KPU, Kaltim masuk zona hijau. Artinya dalam pemetaan masih termasuk aman melihat situasi politik dan keamanan. Contohnya saja pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Kaltim berlangsung aman dan damai.

"Provinsi Kaltim yang paling aman ! Untuk itu saya mengimbau kepada jajaran pemangku kebijakan mulai dari Lurah, Camat, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga Bupati dan Wali Kota di kabupaten/kota menyukseskan Pileg dan Pilpres. Untuk menghasilkan demokrasi nasional. Semua harus rukun menciptakan iklim politik sehat. Para ASN hingga TNI dan Polri juga saya imbau tetap junjung sikap netral, tidak boleh berpihak ataupun mendukung salah satu capres," tegasnya.

Mantan Bupati Kutim ini juga menambahkan Rakor juga ditujukan agar pemerintah berjalan sinergi bersama TNI dan Polri mengantisipasi kerawanan jalannya Pemilu 2019. Di 2019 ini menjadi tahun politik, karena Pileg dan Pilpres pada 17 April mendatang jadi momen yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia. Pasalnya untuk pertama kalinya pemilihan dilakukan secara bersamaan. Untuk itu harus ada sinergitas tiga pilar pemerintahan negara, lebih waspada dalam mengantisipasi kerawanan terhadap Pemilu serentak. Apalagi pada Pemilu serentak ini memilih Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Semua tidak boleh lengah, jika ada sesuatu yang mencurigakan langsung komunikasikan untuk menyelesaikan masalah. Fokusnya menjaga kestabilan keamanan, karena Kaltim terdiri dari berbagai macam etnis. Jika ada yang golput, itu hak pilihan individu masing-masing orang," jelas Isran.

Sementara itu, Bupati Kutim Ismunandar ditemui selepas kegiatan mengutarakan hal yang sama, sesuai dengan arahan Gubernur bersama Pangdam, dan Wakapolda. Yaitu sikap pemerintah harus netral. Mengapa? Karena ASN sebagai pelayan masyarakat tidak boleh menunjukkan keberpihakan dan tak juga ada perlakuan yang berbeda kepada masyarakat, karena perbedaan pilihan politik.

"Hati-hati tangan, jari, gerakan dan ucapan posisi ASN netral. Aturannya jelas di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan yang tak boleh dilakukan ASN. Untuk itu saya sudah menyosialisasikan ke kecamatan-kecamatan bersama Kesbangpol Kutim, agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis meski memiliki hak politik. Misal mengarahkan warga memilih seseorang calon atau mengimbau pilih satu calon saja tidak boleh," tegas Ismu mengingatkan. (pariwara/hms13 /hms7)