Persiapan Kelola Anggaran 2019

Ditulis Oleh: PARIWARA
Minggu, 11 November 2018

kaltimkece.id Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menggelar sosialisasi transfer ke daerah dan dana desa, di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis, 8 November 2018 lalu. Sosialiasi tersebut dihadiri beberapa kepala daerah, termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar.

"Sangat penting untuk diikuti, supaya pengelolaan anggaran pada tahun 2019 berjalan dengan baik. Paling penting harus bersinergi dengan pusat," kata Ismunandar. Ia hadir bersama Kepala Bapenda Musyafa, Kepala Bapemas Kutim Swandi, kepala bpkad, dan kepala itwil.

Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI Putut Hari Satyaka, memaparkan sosialisasi bertujuan menjelaskan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2019. Kegiatan juga dimaksud untuk langkah koordinasi untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Acara ini sangat penting bagi kita semua untuk membangun komunikasi, koordinasi dan sinergi dalam persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2019,” kata Putut. “Baik dilevel APBD maupun APBN. Keuangan publik memang harus dikelola secara berkualitas, sehat, prudent, transparan dan akuntabel.”

Untuk menjadikan instrumen fiskal menjadi efektif dalam penyelenggaraannya, kata Putut, maka prosesnya harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan yang baik. 

Ia menegaskan, pengelolaan keuangan publik secara prudent menjadi sangat penting. Seperti yang diketahui perekonomian global saat ini sedang menuju pengembangan baru. Pola ini, kata dia, tentunya disertai dengan pola pintas keuangan global yang ditandai dengan depresiasi mata uang rupiah dan yang juga diikuti depresiasi mata uang secara lebih luas di dunia ini.

"Pemerintah perlu menyiapkan berbagai mitigasi melalui kebijkan fiskal yang mendorong investasi dan ekspor, menjaga daya beli masyarakat. Yang melibatkan peran serta swasta dalam pendanaan investasi dan infrastruktur serta menjaga tata kelola kesehatan keuangan baik pemerintah maupun elemen serta terus menjaga kredibilitas pelaksanaan APBN," ungkapnya.

Kebijakan fiskal tahun 2019 akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta peningkatan investasi disertai dengan pengendalian inflasi yang cukup ketat. 

"Sebagai instrumen fiskal APBN 2019 bertujuan untuk mendukung investasi dan daya saing Indonesia dengan fokus pada pembangunan SDM. Tema besar APBN tahun 2019 adil, sehat dan mandiri,” kata Putut. Yakni, APBN akan menjadi instrumen keadilan untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja serta mengatasi disparitas antar wilayah.

Kegiatan yang dilaksanakan sehari tersebut, diikuti ratusan peserta perwakilan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, yang terdiri dari kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPEMAS), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Inspektorat Wilayah (ITWIL), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (pariwara/hms15)