Tahun depan, KEK MBTK Diharapkan Beroperasi Maksimal

Ditulis Oleh: PARIWARA
Sabtu, 27 April 2019

kaltimkece.id Selain mengunjungi Desa Sekerat, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi juga tinjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kecamatan Kaliorang, Selasa, 23 April 2019.

Dalam peninjauan tersebut, orang nomor dua di Pemrpvo Kaltim didampingi Wabup Kutim Kasmidi Bulang, mewakili Bupati Kutim. Saat itu Hadi Mulyadi mengatakan sangat berharap KEK MBTK sudah bisa beroprasi secara maksimal pada 2020. Sehingga menunjang perekonomian Kaltim dan Kutim khususnya.

Setelah peninjauan, Wagub menyimpulkan bahwa secara umum KEKMBTK berkembang positif. Didukung aktifitas adminitrasi yang juga sudah berjalan.

“Kita berharap pembangun dermaga cepat selesai dibulan September. Persoalan kesiapan menghidupkan kawasan industri seperti listrik, air dan jalan yang belum siap, segera dipersiapan tahun ini, (atau) bisa juga tahun depan. Semoga saja ditahun 2020 sudah bisa beroperasi maksimal,” harapnya.

Wagub mengatakan dengan adanya KEK MBTK tentunya industry CPO kelapa sawit, serta industry hilir lainnya pasti akan semakin bergairan. Apalagi dari Maloy, bisa memangkas seperempat perjalanan ekspor langsung ke Jepang. Pastinya akan menjadi daya tarik kerja sama dengan Jepang atau negara lainnya.

Mendukung pernyataan Wagub, Wabup Kutim Kasmidi Bulang menegaskan bahwa Pemkab akan terus bekerja maksimal dalam pengembangan KEK MBTK. Tentunya perlu dukungan anggaran dari APBN. Bersinergi dengan Pemprov dan Pusat, Pemkab akan terus pula menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.

“Karena ini adalah suatu kebanggaan kita ketika menjadi pusat industri nasional bahkan internasional. Ditambah Kutim juga merupakan salah satu perkebunan kelapa sawit terbesar di Kaltim. (Tentunya) Menjadi modal utama untuk  ekspor CPO,” tutupnya.

Lima Perusahaan Siap Berinvestasi

Direktur Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) Agus Dwitarto menyampaikan salah satu kendala yang dihadapi KEK MBTK ialah kubutuhan listrik yang masih kurang sekitar 60 megawatt (MW). Dari kebutuhan total untuk industri sebesar 90 MW. Saat ini katanya, baru tersedia 30 MW. Sementara ini, solusi yang diberikan oleh Pemprov yakni berkoordinasi dengan PLN Sistem Jaringan Mahakam untuk menutupi kekurangan tersebut. Selanjutnya dia menerangkan kepada Wagub dan Wabup bahwa saat ini sudah ada lima perusahaan yang bekerjasama untuk investasi di KEK MBTK.

“Komitmen invenstasi kerja sama dari badan usaha milik daerah provinsi ataupun kabupaten ada 5 perusahaan. Yakni PT Tech Oil International, PT Banda Alam Raya, PT Serius Alfa Telkom, PT Kaltim Kilang Continental dan PT Anugrah Energitama,” sebutnya.

Pada tahap awal, perusahaan-perusahaan ini sudah melakukan peninjauan lapangan. Tapi pada prinsipnya perusahaan dimaksud antusias dan serius melakukan investasi di KEK MBTK. Agus menambahkan bahwa pihaknya sudah bermitra dan memiliki kontrak dengan PT Bima selama 25 tahun, Papua Nugini selama 40 tahun, PT Pertamina dan PT Petrokimia Grup. Sehingga nantinya CPO yang dihasilkan oleh KEK MBTK bakal terbeli habis oleh perusahaan dimaksud.

Wagub Hadi Mulyadi menanggapi penjelasan tersebut mengatakan mendukung sepunuhnya hal-hal baik terkait invenstasi di KEK MBTK. Namun, untuk mendukung peluang dimaksud potensi perkebunan yang ada harus terus ditingkatkan. Melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kutim.

“Saya juga pastikan apabila sudah beroperasi tidak ada tidurnya (kegiatan berjalan terus). Mari kita rancang bersama apa aja potensi itu dari sekarang. Harapan kedepannya kita dapat menampung hasil olahan dari Pulau Sulawesi juga,” harapnya.

Wagub memastikan dengan adanya KEK MBTK, Kutim dan Kaltim umumnya bakal merasakan banyak manfaat secara ekonomi. Terutama untuk kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu Wabup Kasmidi Bulang berpendapat bahwa walaupun sudah diresmikan, dia mengakui kalau KEK MBTK belum sepenuhnya siap. Maka dari itu dia mengajak semua pihak untuk menyempurnakan KEK MBTK agar bisa beroperasi maksimal. Dia berharap kucuran dana APBN terus ada, sebab jika hanya mengandalkan APBD maka tidak akan cukup.

“Pada prinsipnya tidak ada masalah, kita (Pemkab Kutim) sudah berkoordinasi pada masyarakat. Intinya kita duduk bersama, kita putuskan bersama, mereka siap. Diluar itu, masalah lainnya seperti staf yang berkaitan dengan kegiatan KEK MBTK diminta segera berkantor (di Maloy), jika tidak kami siap surati kembali karena saya liat belum semuanya hadir,” tegasnya. (pariwara/hms7)