Demi Mahulu Mandiri Pangan, Ratusan Juta Rupiah per Kampung untuk Ladang Padi Menetap

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Rabu, 19 Mei 2021

kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bertekad merealisasikan kemandirian pangan di 50 kampung. Salah satu upayanya dengan mendorong tiap-tiap kampung membuka 10 hektare ladang padi kering di lahan menetap.

Lima sumber paket prioritas bantuan senilai ratusan juta per kampung disiapkan agar program ini berjalan maksimal. Bantuan disiapkan mulai dari tahap pembukaan lahan sampai pemasaran beras oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

“Bantuan ini sebagai bentuk sinergi mendukung program prioritas pertanian menetap di ladang seluas 10 hektare,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mahulu, Damianus Tamha dalam rapat hasil survei ladang menetap 10 hektare per kampung yang digelar di Ruang Rapat Bappelitbangda Mahulu pekan lalu.

Dinas yang Tamha pimpin memang ditunjuk mengelola dan menyalurkan Dana Desa (kampung) dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Bantuan Keuangan provinsi dan kabupaten serta Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari Pemkab Mahulu. Sementara untuk menyukseskan Program Kemandirian Pangan Mahulu, DPMK bersinergi dengan berbagai organisasi perangkat daerah lain. Di antaranya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dinas yang ia pimpin telah menyusun rencana anggaran biaya (RAB) bankeu kabupaten mengelola lahan. Komponen dihitung per 10 hektare per tahun. Uang sejumlah Rp 250 juta per kampung itu terbagi dan akan disalurkan dalam 5 kegiatan utama. Pertama, biaya pembersihan lahan sekitar Rp 30 juta. Kedua, penebangan Rp 30 juta, ketiga, biaya cincang Rp 25 juta, keempat biaya tanam/menugal Rp 21 juta. Terakhir, biaya operasional pengelola pertanian bagi 8 orang sebesar Rp 8 juta selama 6 bulan sebanyak Rp 144 juta.

Masih mengacu pada rencana kerja tindak lanjut yang disusun timnya, proses pembukaan lahan 10 hektare dimulai Juni 2021 nanti disusul pembersihan lahan di bulan berikutnya. Diperkirakan panen perdana program ini berlangsung pada bulan Februari 2022.

“Bagi kampung yang sudah mengajukan usulan calon lahannya akan kita verifikasi lagi,” ujar Tamha.

Selain disuntik bantuan Rp 250 juta per kampung, pemerintah juga menyiapkan paket bantuan mendukung program ketahanan pangan ini. Paket prioritas kedua bersumber dari dana kampung transfer dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Diprioritaskan bagi lima kegiatan utama. Yakni peningkatan produksi tanaman pangan, penguatan ketahanan pangan tingkat kampung, pelatihan atau bimtek pengenalan teknologi tepat guna pertanian, pelatihan BUMK menangani padi pascapanen dan penyertaan modal BUMK.

Sumber bantuan ketiga berasal dari bantuan keuangan provinsi. Peruntukannya adalah pelatihan atau bimbingan teknis pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian. Terakhir sumber bantuan keempat berasal dari ADK APBD Mahulu. Diprioritaskan untuk penyediaan pondok menetap pengelola pertanian menetap 10 hektare, pengadaan saprodi, pengadaan bibit tanaman produktif dan pelatihan pertanian.

Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, mengapresiasi usulan peta jalan kemandirian pangan yang disusun DPMK. Ia meminta organisasi perangkat dinas lain bersinergi menyukseskan program prioritas pembangunan 2021-2024 ini. Terkhusus bagi jajaran DKPP ia meminta agar segera menyiapkan sejumlah payung hukum bagi lahan dan petani agar program ini berjalan mulus. Termasuk melibatkan sejumlah kelompok tani di Mahulu.

“Program ini harus jalan agar warga Mahulu bisa konsumsi makanan yang sehat bebas bahan pengawet agar panjang umur,” pesan Bupati. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang