Investasi PLTS Rp 15 Miliar per Megawatt di Mahulu, Diklaim Lebih Murah dan Ramah Lingkungan

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Senin, 19 April 2021

kaltimkece.id Pemkab Mahakam Ulu menjajaki peluang investasi proyek sistem pembangkit listrik tenaga surya di perkampungan. Sang calon mitra, PT Surya Utama Nuansa (SUN Energi), menawarkan peluang investasi menggiurkan. Tawaran investasi belasan miliar dan mengajak perusahaan daerah serta badan usaha milik kampung (BUMK) ikut mengelola listrik ramah lingkungan tersebut.

"Investasi Rp 15 miliar untuk daya 1 megawatt," ujar VP Commercial PT SUN, Renandi Permana, kepada kaltimkece.id, di Jakarta, Jumat malam, 16 April 2021.

Lebih dalam, Renandi menyampaikan bahwa untuk mendapatkan listrik ramah lingkungan sebesar 1 megawatt tersebut membutuhkan lahan seluas 1 hektare. Digunakan sebagai tempat pemasangan panel surya.

Sesuai perhitungan intensitas cahaya matahari di Indonesia Barat, daya listrik sebesar 1 megawatt di lahan seluas 1 hektare tersebut mampu menyuplai listrik selama 4 jam. "Perlu membangun 6 megawatt peak untuk menyuplai listrik selama 24 jam. Atau 6 hektare lahan (untuk penempatan panel surya," ujarnya.

Investasi awal sebesar itu dinilai masih mencukupi kebutuhan satu kampung di Mahulu yang rata-rata didiami 100-200 kepala keluarga. Adapun, jika kelebihan, daya masih bisa disalurkan ke kampung lain. Dengan syarat, jaraknya tidak terlalu jauh agar memudahkan pemasangan instalasi.

Investasi sebanyak itu sedianya digunakan untuk pemasangan, perawatan, dan biaya operasional pembangkit listrik tenaga surya di perkampungan. "Investasi nantinya seluruhnya dari PT SUN. Kerja sama selama 20 sampai 25 tahun. Setelah itu asetnya diserahkan ke pemkab melalui perusahaan daerah atau BUMK," sambungnya.

Sebagai investor, PT SUN akan bekerja sama dengan perusahaan daerah dan BUMK untuk penyediaan dan pendistribusian listrik ke warga. "Setelahnya dari perusahaan daerah dikerjasamakan ke organisasi perangkat daerah dan pemerintah," sambungnya.

Renandi menyampaikan dari sisi ekonomis, pembangkit listrik tenaga surya lebih ramah lingkungan dibanding pembangkit berbahan bakar fosil yang menyisakan emisi gas karbon yang lebih besar. Begitu pula dari sisi biaya produksi per KWh yang lebih murah ketimbang listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar solar.

"Sebagai contoh PLTD (di salah satu daerah di Kaltim) menjual listrik Rp 4 ribuan per KWh, sementara PLTS plus baterai hanya bayar Rp 3 ribuan per KWh," ungkapnya. "Itu juga garansi 25 tahun," sambungnya.

Hal tersebut memberi banyak dampak positif. Di antaranya membantu elektrifikasi kampung dan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah. Mengingat dari 50 kampung yang ada di Mahulu, baru 21 kampung yang telah teraliri listrik. Sisanya sebanyak 29 kampung masih mengandalkan mesin generator set pribadi.

Sekretaris Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang, yang hadir pada diskusi malam itu menyambut baik tawaran yang diajukan PT SUN. Menurutnya, tawaran ini cukup relevan dengan kebijakan pemerintah daerah terutama pengembangan dan pembangunan energi di daerah.

Madang akan mendalami pemetaan kampung mana saja yang potensial dipasang instalasi pembangkit bertenaga surya. Hal ini agar sinkron dengan rencana PLN yang akan membangun instalasi pembangkit berbahan bakar fosil.

"Kami akan dalami prosedur dan mekanismenya. Mudahan bisa segera kita tindak lanjuti," ujarnya.

Pria berkacamata yang berpengalaman mengepalai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Mahulu ini optimistis kerja sama bisa saling menguntungkan semua pihak. Karenanya, jika peluang ini bisa ditindaklamjuti, ia bakal menyosialisasikan kepada 5 camat dan para petinggi terkait paparan investasi ke depan.

"Supaya membuka pemahaman di pemerintah dan aparat kampung. Sehingga kondisi eksisting bisa terpetakan dengan baik. Sehingga mengarah ke pembangunan sudah bisa terpastikan segi bisnisnya," papar Madang. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang