Membangunkan Lahan Tidur Untuk Pertanian, Izin Perusahaan tak Produktif Akan Dievaluasi

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Senin, 13 Juni 2022

kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sedang giat-giatnya mengembangkan lahan pertanian demi mewujudkan swasembada beras mendukung kemandirian pangan. Beberapa program dijalankan. Mulai bantuan biaya tanam sampai program ladang padi menetap 10 hektare per kampung. Tugas itu tidak mudah. Banyak ladang dikepung konsesi perusahaan atau ternyata berada di dalam konsesi. 

Sebagai informasi, saat ini sedikitnya terdapat 19 perusahaan perkebunan dan perkayuan di Mahakam Ulu. Kebanyakan izin konsesi perusahaan yang berada di sekitar areal perkampungan dan perladangan di Mahulu diterbitkan sebelum Kabupaten Mahulu berdiri. Dalam banyak kasus, usia penerbitan areal konsesi lebih muda dibandingkan usia perkampungan yang dihuni warga. 

Menyikapi persoalan tersebut Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh meminta para petani berkonsultasi dengan pemerintah sebelum membuka lahan. Apakah berada di dalam areal konsesi atau tidak. Ia juga menyarankan sebaiknya para petani membuka lahan di areal yang dekat permukiman. Ini bertujuan menghemat biaya dan memudahkan perawatan. 

Kalau pun pada akhirnya lahan yang sudah terlanjur terbuka ternyata berada di areal konsesi perusahaan, bupati mengimbau petani berkomunikasi dengan perusahaan apakah lahan itu bisa digarap atau tidak. Apalagi jika ternyata di areal konsesi itu ternyata sudah tidak lagi produktif.

Meski demikian, bupati mengimbau dan menggarisbawahi, agar para petani tetap menggunakan pendekatan persuasif jika ternyata lahan pertanian di areal kampung ternyata berada di areal konsesi yang tidak produktif

“Kita sowan kepada perusahaan, minta izin membuka lahan yang tidak produktif. Perusahaan tidak merugi, ada manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati usai peluncuran Beras Khas Mahulu di Alun-alun Ujoh Bilang, Kamis, 9 Juni 2022. 

Bupati yakin menghidupkan pertanian di lahan tidur dengan pendekatan humanis akan meningkatkan produksi pertanian dan mengurangi konflik. “Kita hanya membuka lahan untuk mencari makan, sangat naif kalau kita hanya meminta-minta kepada orang dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kita karena kita tidak bisa membuka lahan,” ujar pria yang juga Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Mahulu ini. “Saya berani bela masyarakat supaya mereka tidak kelaparan dan tidak susah,” ujar bupati. 

Sependapat Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun berharap konsesi perusahaan yang beroperasi di Mahulu agar lebih produktif dan memberikan manfaat kepada negara dan masyarakat. Avun tidak ingin banyak konsesi di Mahulu namun tidak dikelola sehingga tidak produktif. 

“Jangan sampai hanya modal izin, tetapi tidak produktif di Mahulu, izinnya diagunkan ke bank untuk bangun di daerah lain,” ujar Avun ketika mengikuti rapat Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di ruang Rapat Bapelitbangda Mahulu, Jumat, 11 Juni 2022. 

Dalam rapat yang diikuti sebagian perusahaan di Mahulu itu, beberapa perwakilan perusahaan terutama yang bergerak di bidang perkebunan mengaku ada lahan mereka belum bisa digarap. Beberapa alasan di antaranya keterbatasan biaya dan pandemi Covid-19.

Perilaku perizinan yang tidak produktif tersebut sambung Avun dikhawatirkan membuat para petani dan pemerintah kesulitan membangunkan lahan ‘konsesi’ tidur. Kondisi ini dia nilai kurang produktif di tengah semangat pemerintah dan petani di Mahulu yang giat mengembangkan pertanian dan ladang menetap untuk memenuhi kebutuhan pangan dari lokal. 

“Kita akan evaluasi izin-izin yang ada di Mahulu yang tidak produktif. Kalau kewenangan pusat, kita mohon izinnya dicabut,” tegas Avun. 

Sikap tegas Bupati dan Wakil Bupati Mahulu ini sejalan dengan langkah Presiden Joko Widodo yang mulai menertibkan bahkan mencabut izin-izin konsesi perusahaan baik pertambangan, perkebunan dan perkayuan yang dinilai tidak produktif dan dikelola dengan baik. (*)