Sekretaris DPRD Kukar Target Pengesahan APBD Murni pada Oktober-November

Ditulis Oleh: Sapri Maulana
Rabu, 21 Agustus 2019

kaltimkece.id APBD Perubahan Kukar 2019 disahkan per 13 Agustus 2019. Ditetapkan dua hari jelang pelantikan anggota DPRD Kukar 2019-2024.

Dijelaskan Sekretaris DPRD Kukar Ridha Darmawan, antara APBD murni 2019 dengan APBD perubahan yang baru disahkan tersebut, tidak berubah secara signifikan. “Kalau dalam APBD-P ini kan kita melakukan perubahan yang belum kita anggarkan di APBD murni sebelumnya. Kalau APBD murni 2020 kami target Oktober atau November 2019,” ungkap Ridha kepada kaltimkece.id, Rabu, 21 Agustus 2019.

Sebelumnya, dilansir dari website DPRD Kukar, APBD murni 2019 ditetapkan sebesar Rp 4,2 triliun. Sedangkan saat pembahasan, Pemkab Kukar mengusulkan APBD Perubahan sebesar Rp 3,089 triliun. Dari data anggota DPRD Kukar sebelumnya, angka tersebut mengacu pendapatan pada semester pertama sebesar Rp 1,9 triliun.

Masih dari sumber yang sama, Kukar sendiri per 30 Juni 2019 untuk pajak daerah sebesar Rp 81 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,8 triliun, dan pendapatan lainnya yang sah sebesar Rp 24 miliar.

Untuk APBD murni 2020 juga sempat dibahas, melalui pandangan umum Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh TAPD untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sebagaimana disampaikan pada paripurna sebelumnya, bahwa rencana pendapatan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 4,16 triliun dan pembiayaan netto sebesar Rp 222 miliar.

Saat ini, DPRD Kukar belum memiliki ketua definitif dan masih dipimpin Abdul Rasid selaku ketua DPRD sementara. Proses pemilihan ketua definitif masih menunggu hasil rapat-rapat, termasuk pembentukan fraksi-fraksi. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang