Dari Kenduri Wagub, Mendengar Perasaan Keluarga yang Resepsinya Ditunda karena Kaltim Silent

Ditulis Oleh: Samuel Gading
Rabu, 26 Mei 2021

kaltimkece.id Pesta pernikahan putri Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, berlangsung di Samarinda dengan dua ribu undangan. Kendati diklaim sesuai protokol kesehatan, resepsi pada Rabu, 26 Mei 2021 itu diduga masih kecolongan. Kepadatan tamu yang mengantre di pintu masuk tak terelakkan di depan ballroom sebuah hotel berbintang di Jalan Pahlawan.

Pemandangan yang berbeda tersaji tiga bulan silam. Pada 6 Februari itu, keluarga dari mempelai Fadilla, 20 tahun, dan Tris, 26 tahun, merasakan pahit tak terkira. Resepsi pernikahan yang sudah siap segalanya harus ditunda karena Instruksi Gubernur 1/2021 tentang Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kaltim atau Kaltim Silent. Gubernur Kaltim Isran Noor menekankan delapan poin yang mengharuskan masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah setiap Sabtu dan Ahad.

Menurut Maymunah selaku orangtua mempelai perempuan, keluarga rugi Rp 5 juta untuk makanan saja. Mereka juga harus membongkar panggung, photo booth, dekorasi, hingga tenda yang sudah berdiri. Belum lagi, 800 lembar undangan telah terkirim semua. Keluarga harus memberitahu satu per satu tamu bahwa resepsi diundur menjadi Senin, 8 Februari 2021.

Bagaimana perasaan Maymunah mendengar resepsi putri Wagub Kaltim berjalan lancar jaya? Kepada kaltimkece.id, Rabu, 26 Mei 2021, ia mengatakan bahwa kondisi resepsi anaknya dengan resepsi putri wagub tentu berbeda. Kebijakan Kaltim Steril saat ini sudah tidak berlaku. 

Akan tetapi, Maymunah melihat ada perbedaan besar di antara kedua kenduri tersebut. Wagub, ucapnya, tentu tidak sukar mengurus izin pada saat pandemi. Berbeda dengannya yang harus meminta izin berjenjang, mulai ketua RT, Satgas Covid-19, hingga paraf kepolisian. Mengurus surat perizinan pernikahan saja memakan waktu sepekan.

“Pasti berbeda, lah. Kalau pejabat, pasti dipermudah. Dia (wagub) orang terpandang, pasti ramai yang datang. Tidak seperti kita, masyarakat biasa ini,” tuturnya.

Akademikus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Nurliah, menilai, banyak yang patut dipertanyakan dari resepsi putri Hadi Mulyadi. Meskipun diklaim sesuai prokes, resepsi besar di tengah pandemi oleh pejabat teras provinsi tentu menjadi perhatian publik.

Mantan anggota Komisi Informasi Kaltim ini menemukan kontradiksi antara kebijakan publik Pemprov Kaltim dengan keputusan Hadi Mulyadi yang mengadakan kenduri. Pemprov telah mengambil sejumlah kebijakan seperti Kaltim Steril hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro. Seluruh kebijakan tersebut menekankan pentingnya protokol kesehatan, termasuk mengurangi kerumunan.

"Rasionalitasnya di situ. Orang-orang dilarang berkumpul tetapi (wagub) membuat kegiatan yang berpotensi melibatkan orang banyak pada masa pandemi," katanya. (*)

Editor: Fel GM