Golkar Pertahankan Tradisi Ketua DPRD Kaltim, Diperebutkan Empat Kandidat

Ditulis Oleh: Arditya Abdul Azis
Selasa, 06 Agustus 2019

kaltimkece.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim menggelar Pleno Terbuka Penetapan Anggota DPRD Kaltim hasil Pemilihan Legislatif 2019. Berlangsung Selasa siang, 6 Agustus 2019.  Sebanyak 10 partai politik berbagi 55 kursi leglislatif DPRD Kaltim.

Partai Golkar meraih kursi terbanyak. Total 12 kursi diamankan. Dengan demikian, Golkar berhak kembali menduduki kursi Ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024.

Rapat berlangsung di Aula KPU Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Dihadiri seluruh Komisioner KPU Kaltim, Badan Pengawas Pemilu Kaltim, dan perwakilan partai politik.

"Semua menerima hasil putusan. Tidak ada masalah," kata Komisioner KPU Kaltim, Suardi, kepada awak media, Selasa 6 Agustus 2019.

Pleno tersebut merupakan lanjutan agenda yang sama pada akhir bulan lalu setelah menunggu hasil gugatan yang diajukan Partai Berkarya di Mahkamah Konsitusi. Untuk Kaltim, gugatan tidak dilanjutkan.

Diungkapkan Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah, ke-55 anggota DPRD Kaltim terpilih sudah menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Maka, syarat pelantikan telah terpenuhi. Pelantikan dijadwalkan 2 September 2019.

Sedangkan enam KPU lainnya di kabupaten/kota Kaltim, yang tidak termasuk gugatan di MK, direncanakan menggelar pleno penetapan terbuka pada akhir pekan mendatang. Sedangkan empat daerah dalam lokus gugatan MK, masih menunggu pembacaan putusan pengadilan tertinggi di Indonesia yang diperkirakan keluar 6-9 Agustus 2019. "Mudahan bisa secepatnya," kata Rudiansyah.

Targetkan Dua Pekan

Sebagai peraih suara terbanyak pileg, DPD Golkar kaltim langsung menggelar rapat tertutup. Berlangsung di kantor DPD Golkar Kaltim, Jalan Mulawarman, Samarinda, pada hari yang sama.

Diungkapkan Sekertaris DPD Partai Golkar Kaltim Abdul Kadir, ada empat nama diusulkan ke DPP Golkar untuk dipilih menjadi ketua DPRD Kaltim.

Keempat nama diusulkan adalah Makmur HAPK, M Syahrun, Mahyunadi, dan Sarkowi V Zahry. Selanjutnya digodok pimpinan DPP Golkar bersama pimpinan DPD Golkar Kaltim. "Satu hingga dua minggu ini diselesaikan. Yang jelas sebelum pelantikan, kami harapkan sudah keluar nama ketua DPRD Kaltim," ucap Kadir.

Dari pleno tertutup di level DPD, disepakati kewenangan memilih nama ketua DPRD diserahkan kepada DPP Golkar dan DPD Golkar Kaltim. Kadir memastikan tidak ada lobi-lobi politik untuk menduduki jabatan tertinggi di Karang Paci.

Pemilihan tersebut terdiri dari berbagai pertimbangan. Mulai pendidikan, pengalaman kelembagaan politik eksekutif maupun legislatif, dan jumlah suara dari masing-masing nama calon yang diusulkan. "Para kandidat hanya diminta melengkapi berkas. Kita hormati etika politik. Dinamika ada tetapi etika politik tetap dijaga. Mereka harus menunggu kebijakan partai. Tidak melobi-lobi seperti yang bisa dilakukan," ucap Kadir.

Siapkan Misi

Sarkowi sebagai salah satu kandidat menyerahkan keputusan kepada partai. Ia memastikan tak memaksakan kehendak lewat lobi-lobi politik. "Sebelumnya juga saya dicalonkan ketua DPRD, mewakili aspirasi anak muda. Tetapi kembali ke partai mau menugaskan seperti apa. Saya akan melaksanakan dengan baik," sebutnya.

Sementara Sarkowi memilih kalem, Mahyunadi terang-terangan menginginkan kursi tersebut. Mengklaim mendapat amanah masyarakat Kutai timur, Bontang, dan Berau ia mengungkapkan usahanya untuk dapat melobi DPP Golkar.

Bahkan Mahyunadi telah menyiapkan dua misi untuk jadi pertimbangan. Yang pertama adalah misi internal mengembalikan kejayaan partai Golkar di Kaltim. "Bahwa Partai Golkar harus lebih Berjaya. Baik dari kekuatan partai internal maupun kepercayaan masyarakat kepada partai," ucapnya.

Misi selanjutnya, mempersiapkan Kaltim menjadi ibu kota negara. DPRD Kaltim dinyatakan siap bisenergi dengan lembaga lain demi mempercepat pertumbuhan ekonomi Kaltim. "Keyakinan itu yang akan saya bawa ke DPP Golkar. Saya harus merasa mampu membawa Golkar menjadi lebih besar di Kaltim. Selanjutnya saya serahkan ke DPP," tutupnya.

Posisi Ketua DPRD Kaltim periode 2014-2019 dijabat M Syahrun yang kembali berpeluang mempertahankan kursinya. Sebelum Syahrun, posisi tertinggi di Karang Paci ditempati oleh mendiang Mukmin Faisyal yang juga dari Partai Golkar. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang