Jokowi Menjawab Dugaan Bagi-Bagi Proyek Pemindahan IKN, APBN Tak Bisa Sendirian

Ditulis Oleh: Arditya Abdul Azis
Kamis, 19 Desember 2019

kaltimkece.id Presiden Joko Widodo alias Jokowi memiliki sejumlah janji untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim. Salah satunya membangun kebun bibit hingga memastikan tidak ada klaster industri.

Calon IKN terletak di sebagian Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara. Luas lahan mencapai 256.000 hektare. Seluas 5.600 hektare di antaranya untuk klaster pemerintahan. Terletak di PPU.

Presiden dua periode tersebut optimistis konsep pembangunan ibu kota baru di Benua Etam berhasil. Kondisi geografis menantang berupa bukit-bukit tak jadi persoalan. Justru menjadi daya tarik bagi para arsitek sebagai perancang.

“Setelah melihat kemarin, justru kalau kita bawa urban planner atau membawa arsitek ke lokasi, saya jamin mereka senang sekali," kata Presiden saat berbincang dengan wartawan di Borneo C Ballroom, Hotel Novotel, Balikpapan, Rabu, 18 Desember 2019.

"Dengan kondisi yang naik-turun berbukit seperti itu, akan lebih cantik dan lebih indah dibanding datar saja,” tambahnya.

Kondisi geografis tersebut juga akan dipermudah dengan pembangunan akses jalan tol yang menghubungkan kota-kota di sekitarnya. “Sepaku dengan Balikpapan dekat sekali. Kemarin sampai dua setengah jam itu karena memang keliling. Tapi kalau nanti tolnya langsung itu paling 30 menit sampai,” ucapnya.

Lokasi yang kemarin ditinjau Presiden Jokowi juga dekat dan menghadap teluk. Menurut Presiden, kondisi tersebut akan mempercantik kawasan IKN nantinya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan lokasi IKN merupakan kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang akan dihijaukan kembali. Untuk itu, secara khusus telah diperintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, untuk membuat kebun bibit alias nursery. “Dibuatkan nursery yang kurang lebih 100 hektare. Mungkin akan memuat jutaan bibit di situ," lanjut Jokowi.

IKN baru direncanakan menjadi kawasan yang sangat hijau. Penuh dengan oksigen. Tidak ada polusi dan limbah. Gagasan besar desain IKN diharapkan selesai Juli 2020. "Yang banyak orang berjalan kaki, naik sepeda, naik transportasi umum, yang bebas emisi. Yang ada adalah mobil-mobil listrik yang juga zero emission,” katanya.

Jokowi menargetkan klaster pemerintahan yang dibangun pertama kali selesai empat tahun atau pada 2023. Pembangunan klaster dilakukan paralel. Berikut transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listriknya.

“Untuk klaster yang lain, saya kira karena kita mengajak PBB, KPBU, mengajak swasta, baik yang klaster pendidikan, baik klaster kesehatan, baik klaster riset dan inovasi, termasuk nanti BUMN dan kawasan bisnis maupun semibisnisnya. Sehingga nanti dikerjakan paralel. Kira-kira gambaran besarnya itu.”

Pelaksanaan pembangunan ibu kota baru, dijalankan negara dengan kolaborasi antara APBN hingga kerja sama swasta. Ide tersebut, memunculkan kekhawatiran pembangunan IKN baru memberi keuntungan kepada kaum elite. Politisi hingga pengusaha diyakini menerima manfaat. Sebagaimana hasil investigasi koalisi gabungan yang terdiri dari Forest Watch Indonesia (FWI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Jatam Kaltim, Kelompok Kerja (Pokja) 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, Trend Asia, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia  (Walhi) Nasional dan Kaltim.

Laporan bertajuk “Ibu Kota Baru Untuk Siapa?” tersebut dirilis Selasa, 17 Desember 2019, di Samarinda. Menemukan keberadaan ratusan konsesi, berikut tujuh bisnis properti di lingkaran IKN baru.

Menanggapi keresahan tersebut, Jokowi menegaskan pembangunan IKN memang tidak bisa seutuhnya dibiayai APBN. Sektor swasta dalam dan luar negeri perlu ikut terlibat. Sehingga tidak mengganggu keuangan negara.

”Kita ingin mencari sumber pendanaan yang semua negara lakukan sekarang ini. Tidak memberikan beban kepada negara, tetapi barangnya jadi. Bisa melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, bisa juga swasta,” kata Jokowi.

Biaya pemindahan IKN ditaksir berkisar Rp 466 triliun-Rp 485 triliun. Porsi terbesar pembiayaan diperoleh lewat KPBU. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, porsi KPBU akan mendominasi pemindahan ibu kota baru, yakni 54,6 persen sebesar Rp 265,2 triliun. Sementara estimasi pendanaan dari pihak swasta 26,2 persen sebesar 127,3 triliun. Adapun APBN mengisi porsi 19,2 persen sebesar Rp 93,5 triliun.

”Untuk apa kita keluarkan uang kalau non-APBN bisa. Ini yang kita sedang kembangkan. Kontestasi saja. Kalau pikirannya negatif saja, ya, repot. Pasti dibagi (tugasnya). Tidak bisa kita kerjakan sendiri,” tandas Jokowi.

Bukan Pemerintah Tutup Lubang Tambang

Di lain kesempatan, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil kawasan inti IKN direncanakan di daerah hutan industri PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU. Negara tidak menanggung ganti rugi ataupun tukar guling dengan lahan konsesi yang kini dikuasai PT IHM.

Adapun kawasan pertambangan sebagaimana disorot kalangan aktivis, dipastikan tak terdapat di sekitaran kawasan inti IKN. Pemerintah menjamin aktivitas pertambangan yang telah selesai, wajib diubah menjadi hutan kembali oleh perusahaan.

"Saya pikir lubang tambang menjadi kewajiban perusahaan. Mereka itu seharusnya sudah ada mereklamasi. Ada dana sudah disediakan. Tapi saya tidak bisa mengomentari lebih dalam. Karena bukan tugas saya," ucap Sofyan Djalil saat mendampingi Presiden Jokowi di Menara Api (Fire Tower) PT IHM, Selasa, 17 Desember 2019. “Tugas reklamasi lubang tambang, bukanlah menjadi beban pemerintah,” sambungnya.

IKN baru dengan konsep forest city, merupakan bentuk menjaga identitas Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto pun rencananya ditata kembali sesuai fungsinya. "Ditanam kembali betul-betul menjadi tahura. Jadi 256.000 hektare yang akan menjadi kawasan ibu kota negara nanti betul-betul forest city. Yang mencerminkan Kalimantan sebenarnya," ucap Sofyan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, mengungkapkan bahwa pembangunan IKN menggabungkan konsep smart city dan forest city. Diharuskan memerhatikan pemulihan dan perlindungan lingkungan.

KLHK terus mendalami langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk tujuan tersebut. Yakni dengan tetap menjaga habitat, terutama orangutan dan bekantan. Serta pemulihan lingkungan vegetasi alam dan penanganan bekas tambang.

Pemerintah berencana membangun kebun bibit persemaian modern di areal seluas 120 hektare. Dengan produksi bibit paling sedikit 15 juta batang per tahun. Dimulai 2020 mendatang.

 “Untuk membangun gagasan besar ini, segala sesuatunya dipersiapkan, terutama pada bagian tugas kami di KLHK, yaitu aspek lingkungan,” ucap Siti Nurbaya.

KLHK telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menjadi dasar penyusunan master plan IKN. Nantinya dalam RTRW memberi pengaruh dalam Kebijakan Rencana dan Program (KRP), berdasarkan kondisi lapangan dan peraturan-peraturan yang ada.

 “Sambil terus dilakukan juga rehabilitasi hutan dan lahan yang proses pengerjaannya dimasukkan dalam kerangka waktu (time frame) yang sama,” katanya.

Di lapangan, ungkap Menteri Siti Nurbaya, Presiden menegaskan bahwa kondisi ke depannya eks Hutan Tanaman industri dijaga dan ditata. Dalam bentuk mozaik tanaman yang hijau dan cukup baik.

Artinya, ada pohon-pohon fast growing karena eks HTI, tapi juga dikombinasi pohon kayu keras dan lokal yang berumur panjang. Seperti kayu keras ulin, terutama ditanam di bagian-bagian lembah atau flood plain dan teras sungai.

 “Tempat yang baik dan indah juga harus dibangun dengan teknik konstruksi yang harus sangat ramah lingkungan, minimal cut and filled serta serta dijaga habitat satwa sebaik mungkin, diatur dengan teknik-teknik green infrastructure,” pungkas Siti. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang