PAD Turun, Jaang Target Rp 1 T sebelum Jabatan Berakhir

Ditulis Oleh: Ika Prida Rahmi
Rabu, 01 Mei 2019

kaltimkece.id Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018 bikin geleng-geleng kepala. DPRD Samarinda mendapati banyak masalah. Laporan OPD dengan realita banyak ditemukan tak sesuai.

DPRD meminta Pemkot Samarinda lebih serius. Berhati-hati menyusun LKPj. Termasuk dalam menyertakan data. Temuan itu dipaparkan Ketua Pansus LKPj, Abdul Kadir, dalam Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Senin siang, 29 April 2019.

Dari penelusuran sebulan terakhir oleh panitia khusus (pansus) LKPj, urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) paling disorot. Menyusul urusan pendapatan daerah.

Dalam anggaran 2018, DPUPR Samarinda mendapat Rp 636,4 miliar. Rp 602,8 miliar atau 94,7 persen berhasil direalisasikan. Meski hampir 100 persen, pansus mendapati kerja OPD tersebut tak 100 persen tepat.

Dari tinjauan lapangan dan arsip yang diperoleh dari pemanggilan dinas terkait, Pemkot dinilai tak serius memelihara jalan rusak. Hal ini didapati dari kondisi Jalan Cendana, Biawan, Sultan Sulaiman, serta jalan lingkungan lain. Perawatan dan normalisasi drainase serta sungai untuk mengurangi banjir juga belum mendapat keseriusan.

“Pemkot belum serius menyelesaikan proyek-proyek mangkrak pada anggaran 2018. Seperti Pasar Baqa, kantor koperasi, SD 005, Jembatan Bungkuk, termasuk gedung DPRD Samarinda,” ucap Kadir.

Masalah banjir juga tak mendapat penanganan serius pada tahun anggaran 2018. Dari 48 titik banjir teridentifikasi, hanya dua yang dikerjakan. Itupun belum beres. “Dua titik banjir yang ditangani dari APBD 2018 belum berfungsi maksimal. Seperti di Jalan DI Pandjaitan dan Wahid Hasyim,” ungkapnya.

Komitmen Pemkot menegakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga rendah. Kegiatan infrastruktur banyak menyalahi aturan. Misalnya penyediaan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Selili dan Palaran.

Realisasi PAD Turun

Dari sisi pendapatan, pada 2018 Pemkot merealisasikan target 106,2 persen menjadi Rp 2,7 trilun. Begitu juga dengan pendapatan asli daerah yang melebihi target 112 persen menjadi Rp 498 miliar. Meski demikian, capaian ini bukan prestasi jika dibandingkan realisasi 2017. Tahun itu PAD Samarinda mencapai Rp 507,2 miliar. “Ini menunjukan kinerja Pemkot Samarinda dalam capaian PAD mengalami penurunan Rp 20,5 miliar.”

Pansus merekomendasikan Pemkot menyusun master plan meningkatan PAD dari retribusi daerah.

Perlu kreatif mencari terobosan. OPD wajib ditekan memaksimalkan PAD. “Pemkot Samarinda harus tegas dan jelas. Memberikan reward kepada pimpinan OPD yang serius melaksanakan peningkatan penerimaan daerah. Serta memberikan punishment kepada pimpinan OPD yang tidak serius dan gagal meningkatkan penerimaan daerah,” sarannya.

Ketua DPRD Samarinda Alphad Syarif mendesak temuan-temuan Pansus LKPJ ditindaklanjuti. OPD bermasalah harus dibenahi. "Hal-hal yang tidak menguntungkan bagi warga harus diperbaiki untuk Samarinda yang lebih baik," kata Alphad Syarif.

Targetkan Rp 1 Triliun

Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, optimistis PAD Samarinda meningkat. Rencana terbukanya akses tol dan beroperasinya Bandara APT Pranoto, diyakini memicu pertumbuhan ekonomi. Realisasi PAD bisa berkembang. Jaang meminta jajarannya bekerja keras memaksimlakan potensi tersebut.

Pemkot juga merevisi Perda RTRW. Dilakukan agar investasi semakin masif. Dari sektor perumahan, galangan kapal, hingga restoran. Semua dipicu berkembang dan mengangkat PAD dari retribusi.

Meski demikian, RTRW tetap didesain berkaca situasi lingkungan. Kawasan hulu di Samarinda Utara tetap menjadi daerah penampung dan resapan air. Banjir ditarget bisa dikurangi.

Jaang menargetkan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2020, PAD Samarinda mencapai Rp 1 triliun. Event pariwisata digulirkan sebagai salah satu sumber. Memancing para pelancong dan menghabiskan uang di Kota Tepian. “Saya tidak terpikir menarik PAD dari kuliner kecil. Mereka bisa usaha, hidupi anak istri saja, saya senang,” pungkas Wali Kota. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang