Setelah Tragedi Maut di Gunung Manggah, Warga Sebut Belum Ada Petugas, Truk Melenggang Bebas

Ditulis Oleh: Arditya Abdul Azis
Kamis, 06 Februari 2020

kaltimkece.id Telah dijanjikan bahwa Dinas Perhubungan Samarinda menempatkan petugas di Gunung Manggah, tanjakan Jalan Otto Iskandardinata. Selain mengatur lalu lintas, petugas mesti mengawasi truk besar agar tidak lewat pada jam sibuk sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011. 

Demikianlah satu dari beberapa kesepakatan dalam rapat dengar pendapat di DPRD Samarinda, Selasa, 4 Febuari 2020. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut setelah kecelakaan maut menewaskan empat orang di tanjakan Gunung Manggah. 

Petugas Dishub Samarinda sedianya mulai berjaga pada Rabu, 5 Februari 2020. Sepanjang dua hari, Rabu dan Kamis, kaltimkece.id memantau jalur tersebut. Pada Kamis pagi hingga siang, 6 Febuari 2020, tidak terlihat seorang pun petugas. Truk bermuatan masih melintas dengan leluasa. Hanya warga setempat yang mengatur lalu lintas ketika antrean kendaraan sedang mengular. 

"Saya jaga (mengatur lalu lintas) di sini mulai setahun lalu. Kalau ada truk bermuatan yang lewat, saya tahan dulu yang dari atas. Truk yang dari bawah didahulukan," jelas Ja'far Shidiq, Kamis sore, 6 Febuari 2020. Lelaki ini adalah warga setempat yang menjaga arus lalu lintas di Gunung Manggah.

Ja'far mengatakan, pada hari-hari biasanya, setiap pukul 16.30 Wita, ada petugas Dishub di sana. Namun, sepanjang Rabu dan Kamis ini, Ja'far mengaku tak melihat. Dia secara sukarela turun tangan menjaga arus lalu lintas. 

"Saya tidak dibayar. Saya inisiatif saja karena jalan begitu macet," jelasnya.

Rahmat Yudi, warga yang lain, membenarkan bahwa belum ada petugas yang mengatur lalu lintas di Gunung Manggah. Padahal, kata Rahmat, warga masih teringat-ingat kejadian maut pada 30 Januari 2020. Sebuah truk yang remnya diduga blong menyeruduk tiga sepeda motor. Empat orang meninggal dunia.

"Sebenarnya, dari pertemuan di DPRD itu, kami menaruh harapan bisa terealisasi," keluhnya. 

Vincentius Hari Prabowo, kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dishub Samarinda, memang memberikan pernyataan dalam pertemuan tersebut. "Mulai besok (Rabu, 5 Februari), sudah ada petugas di Gunung Manggah," kata Hari kala itu. 

kaltimkece.id mengonfirmasi Hari Prabowo pada Kamis siang, 6 Februari 2020. Dia mengatakan bahwa petugas sudah mulai menertibkan lalu lintas di kawasan tersebut. Pernyataan itu didasari dari laporan bawahannya yang mengirimkan foto kegiatan sebagai bukti keberadaan di lapangan. 

Andaikata ternyata laporan tersebut berbeda dengan penuturan warga, Hari mengaskan, segera memanggil oknum yang ditugaskan. "Ini adalah koreksi bagi kami. Arahan pimpinan adalah menjaga di sana sesuai kesepakatan di DPRD," tutupnya.

Pengawasan dari petugas Dishub adalah satu dari sekian kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Menurut Ketua DPRD Samarinda, Siswadi, ada beberapa langkah yang diusulkan DPRD. Pertama, lewat surat kepada Pemkot Samarinda, DPRD meminta penjual kayu bekas di kanan dan kiri Gunung Manggah ditertibkan. 

Kedua, Dishub menurunkan personel pada jam-jam sibuk. Ketiga, kendaraan roda enam atau lebih dilarang melintas pada jam sibuk. 

DPRD juga meminta kepada Dinas PUPR Samarinda mengusulkan anggaran di APBD Perubahan. Anggaran tersebut untuk pengadaan pembatas jalan dari besi. Sementara untuk jangka panjang, Pemkot Samarinda dan DPRD Samarinda berusaha mendapatkan bantuan keuangan (bankeu) provinsi. Bankeu akan digunakan untuk membangun flyover dari Jembatan S-Gunung Steleng-Jalan Otto Iskandardinata yang berstatus jalan provinsi. (*)

Editor: Fel GM