Silang Pendapat Penyebab Banjir Kota Minyak

Ditulis Oleh: Surya Aditya
Selasa, 21 Maret 2023

kaltimkece.id Angkot kuning itu tak bisa bergerak sama sekali. Kendaraan umum trayek nomor lima itu terjebak banjir di Jalan Ahmad Yani, tepat di depan Kantor Jiwasraya, Balikpapan Tengah. Diguyur hujan deras pada Senin siang, 20 Maret 2023, badan mobil tergenang hingga setengahnya. 

Jalan Ahmad Yani tidak sendirian kebanjiran. Dari pantauan kaltimkece.id, genangan ditemukan di kawasan Gunung Guntur, Karang Jati, beberapa titik di Jalan MT Haryono, Jalan Beller, serta Jalan Minyak. Rata-rata tinggi air selutut orang dewasa. Banjir di Jalan Minyak bahkan membuat sebuah sedan larut. 

“Banjir hari ini enggak lama. Setelah hujan berhenti pukul 12 siang, airnya surut,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Balikpapan, Silvia Rahmadina, kepada kaltimkece.id. Ia menambahkan, tak ada laporan buruk dari dampak banjir ini.

Koordinator Program Perkumpulan Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan atau Stabil Balikpapan, Hery Sunaryo, memberikan pandangan mengenai banjir kota. Menurutnya, bukan hujan penyebabnya melainkan upaya pengendalian banjir yang tidak tepat sasaran. Alih-alih membangun gorong-gorong dan meninggikan badan jalan, Balikpapan semestinya menjaga hutan.

Hery menyebutkan laporan bahwa Hutan Lindung Sungai Wain dan hutan mangrove di pesisir pantai telah banyak yang rusak. Padahal, hutan-hutan tersebut adalah pengendali banjir jangka panjang di Balikpapan karena mampu menyerap banyak air.

“Hutan di dekat HLSW bahkan dibabat untuk pembangunan tol IKN (ibu kota negara Nusantara). Begitu juga hutan-hutan kota, hancur pula,” beber Hery.

Kondisi itu disebut diperparah dengan minimnya reboisasi. Hery mengatakan, dewasa ini sudah jarang aksi penanaman pohon di Kota Minyak baik di darat maupun pesisir pantai. Padahal, aksi tersebut amat penting untuk menyeimbangkan kerusakan hutan.

Penyebab lainnya adalah tak adanya kebijakan konkret pengendalian banjir. Pemerintah, ujar dia, seharusnya bisa meminta semua masyarakat, terutama sektor industri, untuk berpartisipasi menanggulangi banjir. Sebagai contoh, meminta pihak bandara, mal, hotel, ruko, hingga rumah sakit menyediakan wadah penampungan air hujan yang besar. “Namun itu tak pernah ada,” ucapnya.

Memang, sambung Hery, ada kebijakan lain untuk pengendalian banjir. Dalam Peraturan Daerah Balikpapan 12/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Balikpapan Tahun 2012–2032, diatur ihwal ruang terbuka hijau atau RTH. Porsi RTH publik dan RTH privat adalah 30 persen dari luas kota. RTH publik adalah RTH yang dibuat dan dikelola pemerintah seperti taman dan hutan kota. Sedangkan RTH privat dibuat oleh industri seperti pengembang perumahan. 

Hery menilai, aturan tersebut merupakan bagian dari pencegahan banjir. Akan tetapi, pelaksanaannya tak berjalan maksimal. “Data yang kami kumpulkan, jumlah RTH di Balikpapan tak sampai 10 persen dari 30 persen yang ditentukan itu,” sebutnya.

Melihat semua masalah tersebut, terutama kerusakan lingkungan hidup, Hery pesimistis Balikpapan bisa bebas banjir. Walaupun tengah dikerjakan proyek pengendali banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, proyek itu disebut tak akan menuntaskan persoalan banjir di Balikpapan secara utuh.

“Pemerintah hanya memikirkan pengendalian banjir yang mengeluarkan dana besar. Padahal, hanya dengan langkah-langkah kecil saja, seperti menanam pohon, menjaga hutan, dan membuat kebijakan, itu sudah bisa mengatasi banjir,” ujarnya.

Klarifikasi Pemkot Balikpapan

Sekretaris Daerah Balikpapan, Muhaimin, tak banyak memberikan komentar soal banjir yang melanda kota. Ia bilang, penanggulangan banjir merupakan program prioritas wali kota Balikpapan. Ia mempersilakan kaltimkece.id mengonfirmasi penanganan banjir kepada dinas berwenang.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menyangkal ihwal hutan di Balikpapan yang disebut rusak. Ia memastikan, semua hutan baik berstatus hutan lindung, kota, maupun di pesisir, belum rusak. 

“Kalau ada yang bilang terganggu, kita klarifikasi datanya ke DPPR (Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang). Kalau data kami, itu (hutan) belum ada yang terganggu, termasuk HLSW,” jelas Dirman, panggilan pendeknya, Selasa, 21 Maret 2023.

Dia menjelaskan, pemanfaatan lahan di Balikpapan telah diatur dalam peta Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR. Menurut peta tersebut, pemanfaatan lahan dibagi menurut warna hijau, kuning, dan abu-abu. Hijau diperuntukkan sebagai hutan, kuning untuk permukiman, dan abu-abu untuk kawasan industri. Dirman menegaskan, sampai hari ini pemanfaatan lahan di Kota Minyak masih sesuai peta tersebut. 

Mengenai usulan pembuatan kebijakan mengenai masyarakat memiliki wadah besar penampung air hujan, Dirman mengatakan, program serupa sudah berjalan. Namanya Program Panen Air Hujan. Dalam program ini, Pemkot Balikpapan memberikan wadah penampung air hujan ke sejumlah RT secara cuma-cuma. Tujuannya agar air hujan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. 

“Dengan begitu, air hujan tidak terbuang percuma,” ujarnya.

Pemkot Balikpapan juga sedang membangun pengendali banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Melalui kontraktor PT Fahreza Duta Perkasa, pemkot akan meninggikan jalan di depan Global Sport, Perumahan Wika, Inhutani, dan Hotel Zurich. Ditarget rampung akhir tahun, proyek ini diyakini bisa mengatasi banjir di Jalan MT Haryono, Jalan Beller, Kampung Timur, Gunung Malang, dan Gunung Sari. 

Project Manager PT Fahreza Duta Perkasa, Arif Wibisono, melaporkan, pembangunan jalan di depan Global Sport kini memasuki tahap pengerasan tanah dan pemasangan agregat. Jika tidak ada kendala besar, beberapa hari lagi jalan tersebut akan dibuka satu lajur. “Kendala utama kami adalah hujan seperti kemarin hujannya deras sekali,” katanya. (*)