Yang Semu dari APBD Kaltim Rp 17 Triliun

Ditulis Oleh: Muhibar Sobary Ardan
Rabu, 22 Februari 2023

kaltimkece.id Harga batu bara yang meroket sepanjang 2022 membawa angin segar bagi Kaltim. Bak ketiban durian runtuh, provinsi ini memperoleh pendapatan yang amat besar dari dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam. APBD Kaltim pada 2023 pun mencapai Rp 17,20 triliun atau yang tertinggi dalam sejarah.

APBD Kaltim tahun ini memang naik signifikan. Dibandingkan APBD 2022 yang “hanya” Rp 11,73 triliun, APBD Kaltim 2023 naik Rp 5,47 triliun atau 46,63 persen. 

Kepada kaltimkece.id, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Diddy Rusdianysah, menjelaskan penyebab kenaikan APBD yang begitu tinggi. Kenaikan harga batu bara memicu peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat. Ada pula tambahan pendapatan dari dana bagi hasil kelapa sawit. 

“Tapi yang paling signifikan adalah batu bara. Harga komoditas tersebut naik, permintaannya juga tinggi,” terang Diddy, Selasa, 21 Februari 2023. Ia menambahkan, kondisi tersebut membawa sejumlah dampak. Kenaikan harga dan produksi batu bara menyebabkan jumlah kendaraan di Kaltim bertambah. Pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan pun meningkat. 

Sebagai informasi, dana transfer dari DBH sumber daya alam diatur Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Bab III, Pasal 106, dijelaskan komponen dana transfer dari DBH sumber daya alam mineral dan batu bara. Pasal selanjutnya menjelaskan dua jenis pemasukan DBH minerba yaitu iuran tetap dan iuran produksi atau royalti. Daerah menerima 80 persen iuran tetap dan iuran produksi yang akan dibagi lagi kepada provinsi dan kabupaten/kota. 

Kenaikan pendapatan dalam APBD Kaltim pada 2023, sebagaimana penjelasan Diddy, dipengaruhi transfer pusat dan PAD. Dalam APBD 2023, jumlah PAD adalah Rp 8,04 triliun atau naik Rp 1,19 triliun dari PAD pada 2022 sebesar Rp 6,58 triliun. Satu dari antara penyumbang terbesar PAD ialah pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor. 

Sementara itu, pendapatan transfer pusat dari DBH sumber daya alam sebesar Rp 5,93 triliun pada 2023. Jumlah tersebut naik Rp 1,67 triliun dibanding DBH dalam APBD 2022 sebesar 4,26 triliun. Dengan kata lain, DBH minerba yang diterima Kaltim naik 39 persen pada 2023. 

Kenaikan DBH minerba tersebut sudah nampak sejak pertengahan 2022. Harga batu bara acuan (HBA) selalu di atas USD 158 ton sejak pembuka tahun. Puncaknya pada Oktober 2022 ketika HBA menyentuh USD 330,97 per ton. Tingginya harga emas hitam menyebabkan produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim atas dasar harga berlaku menyentuh Rp 921 triliun pada akhir tahun. PDRB pada 2022 naik Rp 226 triliun atau 32 persen dibanding tahun sebelumnya. Ekonomi Kaltim pun tumbuh 4,48 persen pada 2022 sekaligus meningkatkan DBH minerba.

Sumber yang Semu

Akademikus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Hairul Anwar, mengatakan bahwa Bumi Etam dan batu bara merupakan hal yang tak terpisahkan. Pendapatan provinsi ini bergantung dari pengerukan emas hitam. Dilihat dari struktur PDRB Kaltim, sektor penggalian dan pertambangan menyumbang 53,24 persen dari total PDRB. 

Menurut Codi, sapaan Hairul, dominasi sektor penggalian dan pertambangan masih berlangsung 10-20 tahun lagi. Situasi ekonomi dan politik global menjadi faktor utamanya. Akan tetapi, ketika kondisi global membaik, harga batu bara bukan tidak mungkin bisa anjlok lagi. Di sinilah pendapatan Kaltim dari sektor batu bara bersifat semu.  

Besarnya PDRB dari sektor penggalian dan pertambangan juga disebut tidak riil. Industri ini berjenis padat modal sehingga minim keterlibatan masyarakat. Efek perekonomian bagi masyarakat luas jauh lebih kecil dibanding kegiatan padat karya seperti pertanian. 

“Dengan kondisi ekonomi Kaltim yang ditopang batu bara, pemerintah perlu memberi stimulus melalui kebijakan anggaran. Stimulus itulah yang diharapkan memberikan dampak luas bagi masyarakat Kaltim, utamanya kelas bawah,” saran Codi. 

Ia mengusulkan sektor yang perlu distimulus di tengah ABPD Kaltim yang besar. Pemerintah sebaiknya mendorong ekonomi masyarakat di tingkat desa. Banyak potensi daerah yang di desa yang belum muncul. Peningkatan ekonomi desa juga melibatkan banyak masyarakat. Selain itu, infrastruktur pendukung antardaerah untuk mendistribusikan produk dari desa sangat diperlukan. 

Codi menyarankan agar pemerintah memanfaatkan betul situasi sekarang. APBD Kaltim yang besar harus dibelanjakan dengan bijak. Masalahnya, harga batu bara yang menjadi sumber utama pendapatan dalam APBD Kaltim dipenuhi ketidakpastian. Tahun ini bagus, tahun depan bisa anjlok. 

Sebagai contoh, pada Januari 2023, harga batu bara di bursa internasional ICE Newcastle USD 247 per ton. Harganya turun menjadi USD 209,35 per ton pada Februari 2023. Hanya dalam sebulan, harga emas hitam turun 37,71 persen. 

Menurut Codi, ada sejumlah faktor di balik penurunan harga tersebut. Pertama, kondisi cuaca yang lebih hangat di Amerika dan Eropa sehingga konsumsi energi berkurang. Di samping itu, peran Australia sebagai eksportir batu bara di pasar global turut berpengaruh. Ekspor emas hitam besar-besaran dari Australia bisa berdampak kepada harga komoditas. 

Utamakan yang Prioritas

Akademikus ilmu pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unmul, Budiman, memberi pandangan seragam. Ia mewanti-wanti pemerintah membelanjakan APBD tepat sasaran karena mendekati tahun politik. Jangan sampai, katanya, belanja bersifat hanya menguntungkan calon-calon yang akan berkompetisi di pemilihan umum. 

Budiman mengatakan, kepala daerah cenderung mengambil keputusan politis menjelang pilkada. Tujuannya mendongkrak angka keterpilihan. Untuk menghindari hal tersebut, program pemerintah sebaiknya melihat kebutuhan masyarakat Kaltim. Penting bagi pemerintah menentukan skala prioritas. 

“Kebutuhan dasar (masyarakat) yang pertama, program pengentasan kemiskinan. Kita bisa melihat angka kemiskinan di Kaltim, atau setidaknya alokasi anggaran bisa diarahkan ke sana,” kata Budiman. 

Di samping itu, konektivitas antardaerah di Kaltim harus diperhatikan. Sebagai contoh, masih ada kabupaten di Kaltim yang terisolasi karena belum memiliki jalur darat. Di Mahakam Ulu, akses Tering-Long Bagun belum selesai dibangun. Begitu pula beberapa daerah lain seperti Kutai Timur dan Bontang. Peningkatan konektivitas antardaerah ini sangat diperlukan mengingat anggaran Kaltim tahun ini sangat besar. 

"Bisa berimplikasi kepada murahnya harga barang," kata Budiman.

Sebagai informasi, kenaikan APBD Kaltim 2023 dibandingkan APBD 2022 adalah Rp 5,57 triliun. Uang sebesar itu setara biaya pembangunan 10 Jembatan Mahakam IV atau jembatan kembar. Anggaran Rp 5,57 triliun juga cukup untuk membangun 557 kilometer jalan cor beton dengan asumsi biaya Rp 10 miliar per kilometer. Artinya, duit Rp 5,57 triliun cukup buat mengecor jalan dari Tenggarong, Kutai Kartanegara, hingga Ujoh Bilang, Mahakam Ulu. 

Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Diddy Rusdianysah, mengatakan bahwa pemerintah tetap mengacu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Gubernur Kaltim Isran Noor disebut berkomitmen merealisasikannya. 

Berdasarkan dokumen RPJMD Kaltim, Diddy mengatakan, yang paling signifikan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, pembangunan infrastruktur dan kesehatan tetap menjadi prioritas penggunaan APBD 2023. Konektivitas antardaerah yang telah tertuang dalam RPJMD dipastikan selesai. (*)