Alasan Kukar Menolak Pemilu e-Voting, Internet yang Tidak Memadai hingga Rawan Kecurangan

Ditulis Oleh: Aldi Budiaris
Senin, 28 Maret 2022

kaltimkece.id Kabar pemilihan umum pada 2024 dilaksanakan secara e-voting atau pemungutan suara elektronik sempat mengalir deras. Akan tetapi, gagasan ini dinilai belum layak diterapkan. Masalahnya, masih ada daerah di Indonesia belum memiliki jaringan nirkabel yang memadai. Daerah seperti itu banyak ditemui di Kutai Kartanegara.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Kukar, Zulkifli. Kepada kaltimkece.id, Jumat, 25 Maret 2022, dia memperkirakan, pemerintah mewacanakan e-voting agar pemilu dapat berjalan efektif dan efisien. Namun, dia pesimistis wacana tersebut dapat berjalan karena sejumlah alasan. Satu di antaranya mengenai daerah yang belum memiliki jaringan internet.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, ada 19 desa dari delapan kecamatan di kabupaten ini belum mendapatkan internet yang memadai. Satu di antaranya adalah Desa Batuq di Kecamatan Muara Muntai, Kukar.

“Lagi pula, pemilu sebelumnya saja masih banyak kekurangan. Jadi, bagaimana mungkin melakukan pemilihan elektonik,” kata dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Univeritas Kutai Kartanegara, tersebut.

_____________________________________________________PARIWARA

Pemilu e-voting juga dinilai rawan kecurangan. Pasalnya, kata Zulkifli, penggunaan perangkat keras dan lunak bisa menjadi sasaran serangan siber atau diretas. Yang paling dikhawatirkannya, server e-voting mengalami down saat pemilu karena ada jutaan orang menggunakan aplikasi yang sama pada waktu bersamaan. Toh, kondisi tersebut sudah sering terjadi di ujian nasional online.

“Perlu diingat, Indonesia bukan Amerika yang memiliki teknologi tinggi sehingga, kalau mau menggunakan e-voting, harus ada jaminan semuanya dapat berjalan lancar,” jelasnya.

Seandainya pemilu e-voting tetap dilaksanakan, Zulkifli mengingatkan agar pemerintah memperhatikan  sumber daya manusia (SDM) yang menjadi pelaksana pemilu. Pemilu e-voting diyakini akan menyerap banyak SDM. Pemangku kebijakan juga harus meyakinkan dan memberikan pemahaman kepada pemilih yang disebut masih banyak gagap teknologi. Jangan sampai, pesan dia, pemilu e-voting yang bertujuan memudahkan masyarakat malah menjadi masalah.

“Lebih baik, pemerintah memberikan pemahaman pemilu dan politik karena pikiran masyarakat terkait pemilu masih rendah,” sarannya.

Dikonfirmasi pada kesempatan berbeda, ketua Komisi Pemilihan Umum Kukar, Purnomo, mengatakan, belum diketahui apakah pemilu 2024 dilaksanakan secara e-voting atau tidak. KPU Kukar belum mendapat kabar kepastiannya dari pusat. Yang pasti, Purnomo menyampaikan, sampai saat ini pemilu masih dilangsung secara manual yakni mencoblos di bilik suara. Mengingat, UU 7/2017 tentang Pemilu dan UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, belum diubah.

“Dalam undang-undang tersebut, tidak ada menyinggung mengenai e-voting,” terang Purnomo kepada kaltimkece.id.

Meski demikian, Purnomo sependapat dengan Zulkifli bahwa pemilu e-voting akan menemui hambatan karena masih ada sejumlah titik blank spot di Kukar. SDM pemilu pun juga mesti dibenahi. “Namun, bila tetap dilaksanakan, siap tidak siap kami harus melaksanakan,” ujarnya.

_____________________________________________________INFOGRAFIK

Hal senada disampaikan kepala Diskominfo Kukar, Dafip Haryanto. Masalah utamanya adalah SDM. Menurut Dafip, butuh waktu panjang untuk menyiapkan SDM pemilu e-voting, khususnya panitia pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Mengenai masalah internet, Dafip menyatakan bukan masalah besar. Jika pemilu e-voting dilaksanakan pada 2024, ia menjamin, masalah tersebut bisa diatasi. Yang terpenting, ia meminta, pemerintah menyosialisasikan pemilu e-voting hingga tingkat daerah. Termasuk mempersiapkan server yang memadai, juga harus dilakukan.

“Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berupaya meretas jaringan pemilihan umum,” tutup Dafip. (*)

Editor: Surya Aditya