Gerindra Kukar Tak Terpaku Koalisi Nasional, Tiga Bakal Calon Kembalikan Formulir Pendaftaran

Ditulis Oleh: Fachrizal Muliawan
Selasa, 22 Oktober 2019

kaltimkece.id Tiga hari jelang penutupan pendaftaran bakal calon bupati/wakil bupati Kukar DPC Gerindra Kukar, tiga bakal calon telah mengembalikan formulir. Sejauh ini, tersisa 13 pendaftar belum mengembalikan formulir.

Selasa, 22 Oktober 2019, dua bakal calon mengembalikan formulir adalah Ketua DPC Gerindra Kukar Rudiansyah dan Sekretaris DPD Gerindra Kaltim Seno Aji. Sepekan sebelumnya adalah Darlis Pattolongi. Tepatnya Selasa, 15 Oktober 2019.

Dari tiga nama tersebut, Seno Aji cukup mengejutkan. Namanya baru terdengar di bursa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2020. Ia saat ini menjabat ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim.

Adapun setelah menuntaskan penjaringan, tahapan berikutnya adalah wawancara. Disusul pemaparan visi dan misi para bakal calon. Secara paralel, proses survei dilangsungkan. Setelah dua proses itu, nama-nama yang lolos diserahkan ke DPP Gerindra.

"Di sana nanti memutuskan calon yang akan diusung. DPP Gerindra pasti bersikap realistis," sebut Seno Aji kepada kaltimkece.id.

Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kukar dari  Gerindra, Joseph, mensyukuri banyaknya pelamar dalam tahapan ini. Panitia seleksi makin banyak pilihan. Praktis bakal lebih selektif. Masyarakat ikut memiliki beragam figur. “Gerindra masih sangat terbuka hingga penutupan pendaftaran pada Jumat, 25 Oktober 2019,” terangnya.

Menurut Joseph, pada 23 Oktober 2019 Awang Yacoub Luthman bakal mengembalikan formulir. Bahkan, ada kabar Awang Yacoub telah menentukan pasangan untuk maju di Pilbup Kukar 2020.

Dari penelusuran kaltimkece.id, sosok tersebut adalah KH Saifuddin Marzuki, seorang ulama dari pesisir Kukar. Jika kabar ini benar, keduanya menambah daftar paket yang telah terbentuk untuk maju di Pilkada Kukar. Sebelumnya adalah eks wakil bupati Kukar HM Gufron Yusuf dengan mantan anggota DPRD Balikpapan, Ida Prahastuti.

Ikut Koalisi Nasional?

Gerindra tak memiliki kekuatan cukup mengusung sendiri pasangan calon di pilkada tahun depan. Partai berlambang burung garuda tersebut hanya memiliki tujuh kursi di DPRD Kukar. Sedangkan jumlah kursi minimal adalah sembilan. Artinya, Gerindra berkoalisi jadi kewajiban. Setidaknya dengan partai peraih dua kursi.

Komunikasi telah dilakukan ke partai-partai politik Kukar. Desas-desus beredar, terpilihnya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai salah satu menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, bakal memengaruhi peta koalisi di daerah.

Untuk hal itu, pria yang pernah menjabat ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim tersebut turut membuka peluang. Apalagi Gerindra relatif terbuka. "Makanya kami komunikasi dengan semua partai," ujarnya.

Selain dengan partai pemegang dua kursi, Gerindra juga menjalin komunikasi dengan peraih kursi tebanyak di DPRD Kukar, yakni Golkar yang memiliki 13 kursi. Sejauh ini, belum ada perintah untuk mengikuti kebijakan partai di level nasional. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang