Sempat Diserang Isu Masa Lalu, Makmur HAPK Melenggang Pimpin Karang Paci

Ditulis Oleh: Arditya Abdul Azis
Kamis, 12 September 2019

kaltimkece.id Komposisi pimpinan DPRD Kaltim mulai terlihat. Nama ketua telah diketahui. Golkar sebagai peraih kursi terbanyak, menetapkan Makmur HAPK di posisi tersebut. Tersisa tiga partai lain untuk melengkapi unsur pimpinan di Karang Paci.

Ketetapan Makmur sebagai ketua diungkapkan Sekretaris DPD Golkar Kaltim, Abdul Kadir. Telah diterima surat keputusan (SK) dari DPP Golkar pada Selasa, 10 September 2019. SK penetapan Makmur langsung disampaikan ke Sekretariat DPRD Kaltim keesokannya. "Jadi sekarang sudah definitif dan sudah diteruskan ke DPRD Kaltim untuk ditindaklanjuti," ucapnya kepada kaltimkece.id.

Sebelumnya ada lima nama berproses di DPP untuk ditetapkan sebagai ketua. Setelah beberapa hari, nama Makmur yang diputuskan. Kadir sendiri tak mengetahui alasan penunjukkan Makmur. Secara teknis, ketetapan tersebut adalah hak DPP. Partai di daerah sebatas mengusulkan sesuai latar belakang kandidat. “DPP lah yang mempunyai kesimpulan bahwa Pak Makmur layak menjadi ketua," ungkapnya.

"Sudah kami sampaikan SK itu ke DPRD Kaltim. Ya, mudah-mudahan semakin cepat, semakin baik untuk mempercepat kinerja kawan-kawan DPRD," tambahnya.

Dengan ditetapkannya Makmur, DPRD Kaltim tinggal menunggu nama dari tiga partai lainnya untuk melengkapi struktur pimpinan legislator di Karang Paci—sebutan kantor DPRD Kaltim. Ketiga partai tersebut adalah Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, dan PDI Perjuangan. "Semoga kawan-kawan dari PAN, Gerindra, dan PDIP, juga segera selesai unsur pimpinannya. Maka bisa secepatnya di-paripurnakan," imbuhnya.

Makmur yang menjabat bupati Berau selama dua periode, pada 2005-2015, ditunjuk sebagai ketua DPRD Kaltim dalam pleno DPP Partai Golkar pada 6 September 2019. Sebelumnya, ia juga menjabat ketua sementara sejak 2 September 2019.

Adapun selain Makmur, nama yang turut dimunculkan sebagai kandidat ketua adalah M Syahrun, Mahyunadi, Sarkowi V Zahry, dan Andi Harahap. Kelimanya diusulkan DPD Golkar Kaltim pada awal Agustus 2019. Di internal partai, Makmur adalah ketua Harian DPD Partai Golkar Kaltim dan termasuk kader senior.

Pengalaman sebagai pemimpin daerah selama belasan tahun, membuatnya populer di mata rakyat. Dalam pemilihan legislatif tahun ini, dia meraih hingga 38.211 suara. Dari 54 legislator terpilih di DPRD Kaltim, tak satupun meraih suara sebanyak Makmur.

Pria kelahiran 17 April 1958 tersebut bersyukur atas jabatan baru yang diembannya. Namun, tak ada waktu untuk euforia. Sejumlah tugas sudah menunggu. Yang terdekat adalah bersurat ke gubernur Kaltim juga menteri dalam negeri. Isinya kurang lebih berkaitan penetapan ketua DPRD Kaltim definitif.

"Alhamdulillah, saya sudah terima surat keputusan resminya. Nanti disampaikan dalam paripurna sesuai perintah UU 24/2014 tentang Pemda," sebut Makmur.

"Tinggal menunggu PDIP saja, setelah masuk (nama wakil ketua DPRD), Jumat kami paripurnakan. Sudah disampaikan ke sekretaris dewan juga," tambahnya.

DPRD Kaltim kini menunggu pembentukan tata tertib lewat pokok kerja (pokja) yang sudah dibentuk. Sejumlah partai telah mengusulkan figur untuk menduduki unsur pimpinan. Makmur menanti realisasi tersebut. Semakin cepat komposisi di DPRD terbentuk, makin lekas tugas-tugas legislasi dijalankan.

"Sebagai ketua dewan, kekuatan itu dengan teman-teman anggota dewan. Setelah itu, baru kita menyusun program kerja. Tentunya saya akan mengambil banyak pengalaman dari teman-teman terdahulu. Tetapi tidak kalah pentingnya, pimpinan dewan itu kan harus bisa menyatukan kesatuan. Jadi program utama saya itu," urai Makmur.

Sebelum ditetapkan DPP Golkar sebagai ketua DPRD Kaltim, Makmur sebagai kandidat mendapat serangan isu tak sedap. Sejumlah masa lalu yang pernah menimpanya, bahkan sejak hampir 10 tahun lalu, kembali mencuat. Tapi Makmur merespons santai. Sudah biasa dalam dunia politik. Menjatuhkan karakter figur yang berpotensi menduduki posisi strategis.

"Saya jelaskan, saya tidak melanggar dan menggunakan anggaran. Berulang sudah saya sampaikan. Kalau ada sesuatu, pastinya proses hukum akan berjalan," pungkasnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang