Wawancara

Wawancara Eksklusif Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Ibu Kota Negara-2: Membereskan Teror Lubang Tambang

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berbicara pemindahan ibu kota negara (robithoh johan palupi/kaltimkece.id)

Kehadiran ibu kota negara di Kaltim diyakini mempercepat penyelesaian masalah lingkungan di Kaltim. Satu di antaranya, teror maut lubang bekas tambang batu bara.

Ditulis Oleh: Fel GM
Minggu, 29 September 2019

kaltimkece.id Selama hampir 45 menit, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melayani wawancara kaltimkece.id. Mantan menteri keuangan yang lahir di Jakarta, 3 Oktober 1966, ini, melanjutkan penjelasan seputar pemindahan ibu kota negara.

Di bagian kedua laporan ini, Bambang menguraikan tentang konsesi hutan tanaman industri di lahan ibu kota negara. Termasuk menjawab pelbagai sentimen negatif yang pernah mengemuka. Sedari nasib Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, hingga keberadaan pabrik semen di Kutai Timur. Peraih doctor of philosophy dari University of Illinois at Urbana-Champaign ini juga menegaskan, pemindahan ibu kota sejatinya memudahkan penyelesaian masalah di Kaltim. Salah satunya, teror maut lubang tambang yang sudah memakan 35 korban jiwa. Berikut isi wawancara selengkapnya (kami menyertakan beberapa penjelasan tambahan untuk memperjelas isi wawancara).

Ada rencana pembangunan waduk raksasa oleh PT ITCI Kartika Utama. Telah dibangun pula PLTU Senipah di Samboja. Kedua fasilitas disebut berkaitan dengan dua nama besar sebagai pengusaha. Ada hubungan dengan pemindahan ibu kota?

Nah, jangan melihat kami memilih lokasi ibu kota negara karena ada itu (waduk dan PLTU). Terbalik, dong. Saya sudah sering sampaikan berbagai kriteria lokasi ibu kota. Mulai lokasi minim bencana hingga tanahnya bukan gambut maupun batu bara. Kami kemudian kupas di PPU dan Kukar. Di Kukar itu, tanahnya terlalu banyak mengandung batu bara. Meskipun batu baranya sudah diambil, tanahnya masih mengandung batu bara. Kalau udara panas, ada hotspot, susah sekali mengatasinya. Itu sebabnya, kami pilih di sebelah sini (PPU) sebagai zona hunian.

Kemudian, lokasi ibu kota dekat dengan dua kota yang fungsional, Samarinda dan Balikpapan. Tinggal dilihat, dekat Balikpapan atau Samarinda. Ya, kalau saya, jika bisa dapat dua kota, kenapa ambil salah satu? Artinya, di sana semua (kriteria) terpenuhi.

Di samping ketersediaan air, waduk (yang akan dibangun) Pak Hasyim itu saya tahu. Kalau dia bangun di situ, masak kami tidak boleh manfaatkan? Kementerian PUPR juga membangun bendungan di situ. Kami pun buka kesempatan kepada siapapun yang bisa menyuplai air. Sementara untuk PLTU, jelas tidak kami pakai. Kami ingin kota green. Jadi (sumber listrik) harus dari renewable energy.

[Waduk yang dimaksud di atas rencananya dibangun di wilayah PT ITCI Kartika Utama (IKU). Komisaris utama perusahaan adalah Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto. PT IKU akan membangun bendungan seluas 19.177 hektare. Bendungan diproyeksikan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan tenaga listrik 6 megawatt. Air dari bendungan diolah menjadi air bersih dan air minum. Kapasitas aliran dari bendungan diestimasi 4.550 liter per detik].

Bagaimana dengan kabar bahwa pemindahan ibu kota berhubungan dengan pembangunan pabrik semen di Kutai Timur?

Ya, kembali lagi. Kami tidak pernah tahu ada pabrik semen di situ. Belakangan, saya baru tahu ada pabrik semen di situ. Dan ini (progres penentuan lokasi pemindahan ibu kota) ‘kan sudah panjang. Lagi pula, pabrik itu jauh, bukan? Dekat KEK Maloy dan baru mau dibangun. Sementara ibu kota, pada 2021 sudah berjalan pembangunannya.

Kalau pasokan semen, kemungkinan yang paling banyak mendapat manfaat adalah Sulawesi Selatan, kok. Itu yang paling dekat. Kalau nanti pabrik semen di Kutai Timur mau menyuplai, ya, syukur. Tidak bisa, dong, kami disalahkan membangun karena menguntungkan orang lain. Kalau begitu, kita tidak pernah beres urus ekonomi. Apa-apa dicurigai menguntungkan orang lain. Tidak ada hubungannya. Kami urus ibu kota. Semen dari mana, kerikil dari mana, itu terserah.

[Baru-baru ini, anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengkritik pembukaan pabrik semen Tiongkok di dekat ibu kota baru. Ia menduga pembangunan ibu kota baru akan dinikmati oleh pabrik semen tersebut. Pabrik semen yang dimaksud berdiri di Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kutim. Investor adalah perusahaan asal Tiongkok, Hongshi Holdings. Menurut rencana investasi perusahaan, disiapkan Rp 14 triliun buat pembangunan pabrik. Perusahaan disebut menyerap 1.000 tenaga kerja dengan produksi semen 8 juta ton per tahun. Saat ini, tengah menyelesaikan proses perizinan].

Lokasi ibu kota negara berdekatan dengan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Apa rencana bagi hutan konservasi tersebut?

Kami menyiapkan konsep forest city yaitu kota di dalam hutan. Jadi bukan hutan kota karena berbeda maknanya.

Bisa lebih didetailkan?

Kenapa kami mencadangkan wilayah ibu kota negara hingga ke Kutai Kartanegara dan memasukkan Bukit Soeharto? Presiden berbicara kepada saya bahwa beliau berkeinginan merehabilitasi Bukit Soeharto yang merupakan hutan konservasi. Sekaligus merehabilitasi bekas tambang batu bara di Kutai Kartanegara. Kami ingin daerah itu kembali menjadi hutan. Itulah mengapa, disiapkan konsep forest city ini. Di wilayah Kukar akan lebih banyak hutan. Sementara untuk di wilayah PPU, lebih banyak hunian.

Jadi sebenarnya, justru hutan yang akan dihidupkan. Bukan dibangun dengan hunian. Kami ingin membangun kota yang livable. Kota yang nyaman dihuni. Semua warga merasa enjoy di situ. Lingkungan bersih, udara bersih, dan strategis. Pokoknya, semua yang diinginkan yaitu kota yang ideal.

Di Kaltim, banyak beroperasi tambang batu bara dan kebun kelapa sawit. Industri ekstraktif ini sering melahirkan sengketa agraria antara warga lokal dengan perusahaan. Apakah ini tidak mengganggu citra ibu kota nantinya?

Yang pasti, wilayah ibu kota seluas 180 ribu hektare itu tidak boleh ada dispute (perselisihan). Semua mengikuti perencanaan. Kalau di wilayah sekitar, karena ini zona buffer-nya ibu kota, pemerintah pusat pasti memberi perhatian lebih. Meskipun, tanggung jawab mungkin ada di pemerintah provinsi dan kabupaten, pemerintah pusat bisa memberi perhatian lebih. Terutama untuk kegiatan ilegal seperti tambang dan sawit. Kami akan bersihkan.

Bagaimana dengan lubang bekas tambang yang telah merenggut 35 nyawa di Kaltim?

Ya, saya sudah dengar itu. Kami juga ingin membereskan masalah lubang tambang ini. Apakah lubang tambang dijadikan tutupan, ditanami lagi, atau dijadikan semacam danau. Ini jelas menjadi perhatian ketika ibu kota dipindahkan. (bersambung)