Pemindahan Ibu Kota Negara, Momentum Pelestarian Budaya Kutai

Ditulis Oleh: Fachrizal Muliawan
Kamis, 12 September 2019

kaltimkece.id Coffee morning dengan kearifan lokal bertajuk Ngapeh Hambat (Bincang Pagi), dihelat di Pendopo Bupati Kutai Kartanegara (Kukar). Kamis, 12 September 2019. Dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar. Turut berpartisipasi raja-raja nusantara yang juga menghadiri rangkaian Erau Adat Kutai.

Pembahasan berbagai masalah pun mengemuka. Yang paling santer adalah mempertahankan adat dan budaya. Khususnya adat istiadat Kutai sebagai tuan rumah. Ternyata, delapan raja dan sultan nusantara yang hadir punya kekhawatiran sama. Yakni kelestarian adat istiadat dan budaya leluhur di tengah lajunya perkembangan zaman.

Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Sementara DPRD Kukar Abdul Rasid tersebut, Bupati Edi Damansyah menuturkan bahwa ragam budaya di Kukar terjaga cukup baik. Tertuang dalam Peraturan Daerah Kukar 2/2016 tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Kutai.

Edi pun mengaitkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. Pelestarian budaya mesti jadi fokus. Sebab, pelestarian kebudayaan adalah salah satu kekuatan yang dimiliki daerah. "Salah satunya akan dikenalkan lewat sektor pariwisata," terangnya.

Menurut dia, selain sebuah kekuatan, kebudayaan berarti memberi masyarakat kepada masyarakat. Terlebih Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang mengambil peran penting dalam mempertahankan adat istiadat. "Artinya pemerintah enggak sendiri," tuturnya.

DPRD Siap-Siap

Diwawancarai terpisah, Abdul Rasid mengatakan bahwa Ngapeh Hambat bisa memberikan gambaran terhadap legislatif tentang hal-hal yang mesti dilakukan ke depan. Soal pemindahan ibu kota, kata Rasid, pemerintah pusat sudah memukul gong tanda dimulainya proses pemindahan ibu kota. "Artinya, daerah harus siap. Termasuk kami dari legislatif," ujarnya.

Secara wacana, anggota DPRD Kukar periode 2019-2024 sudah mulai fokus ke sana. Terutama infrastruktur dan sumber daya manusia yang mesti disiapkan. "Kami sudah diskusikan, pasalnya sekarang belum ada unsur pimpinan definitif."

Selain itu, lanjut politikus Golkar tersebut, mereka belum melihat rencana besar pemindahan ibu kota secara terperinci. Bila sudah melihat rinciannya, DPRD Kukar akan mengambil andil sesuai porsi. Misal, soal daerah istimewa, semua nanti bakal dibahas. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang