Pariwara Mahakam Ulu

Dukungan Anggota DPR RI untuk Pembangunan Bandara Ujoh Bilang

person access_time 3 years ago
Dukungan Anggota DPR RI untuk Pembangunan Bandara Ujoh Bilang

Pertemuan antara Bupati Mahulu dan Komisi V DPR RI. (nalendro priambodo/kaltimkece.id)

Banyak tahapan harus dilalui untuk memastikan pembangunan bandara yang sedianya didanai APBN.

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Jum'at, 23 April 2021

kaltimkece.id Safari politik jajaran organisasi perangkat daerah yang dipimpin Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, ke DPR RI mendapat dukungan positif. Wakil rakyat di Gedung Senayan memberi dukungan besar berbagai usulan pembangunan infrastruktur vital di kabupaten berjuluk Urip Kerimaan tersebut. Salah satunya percepatan pembangunan Bandara Ujoh Bilang yang terletak di tengah ibu kota kabupaten.

"Kami berharap pemerintah merespons harapan masyarakat Mahulu. Yakni keberadaan bandara," ujar Bupati Bonifasius saat mengunjungi anggota Komisi V Dapil Kaltim dari Partai Demokrat, Irwan, di kompleks Gedung Nusantara 1, Senayan, Sabtu, 17 April 2021.

Bupati menilai fasilitas bandara sangat penting guna mempercepat dan memudahkan transportasi ke Mahulu. Kabupaten termuda di Bumi Mulawarman yang berbatasan dengan Negeri Jiran Malayasia tersebut jaraknya cukup jauh dari ibu kota provinsi di Samarinda.

Dari Samarinda menuju Kecamatan Tering di Kutai Barat adalah 310 kilometer. Kondisi jalur berstatus jalan nasional itu sukar dibilang mulus. Perjalanan ini memangsa waktu hampir sembilan jam. Sebagai perbandingan, jarak Tering-Samarinda setara dengan DKI Jakarta-Pemalang, Jawa Tengah. Jika melalui jalan tol dekat Pantura, waktu tempuhnya cukup 5 jam 30 menit.

Dari Tering, perjalanan dilanjutkan menggunakan speedboat sejauh 140 kilometer menyusuri sungai Mahakam selama 4 jam. Total seluruh perjalanan dari Samarinda ke pusat ibu kota Mahulu di Kecamatan Long Bagun sepanjang 450 kilometer memangsa waktu 13 jam dan menghabiskan sedikitnya Rp 600 ribu untuk biaya transportasi reguler termurah.

"Pertimbangan lain, Mahulu berbatasan dengan Malaysia. Sebuah potensi yang baik. Termasuk salah satunya di bidang pariwisata. Kita bisa membuka jalur penerbangan langsung dari Serawak," kata bupati definitif pertama Mahulu tersebut.

Bupati berharap pemerintah pusat, wakil rakyat Kaltim di Senayan, mampu mendorong Kementerian Perhubungan memberikan izin dan bantuan pembangunan infrastruktur bandara. "Kami berharap, pada 2022 nanti bisa dianggarkan dari APBN," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Mahakam Ulu, Toni Imang, memberi penjelasan tambahan. Saat ini Pemkab Mahulu sudah merampungkan pembebasan lahan bandara seluas 250.5 hektare. Rinciannya, 90 hektare telah dirampungkan tahun lalu. Sementara sisanya pada tahap dua seluas 160.5 hektare dirampungkan tahun ini. Pembebasan lahan untuk mempermudah proses pembangunan infrastruktur fisik bandara.

Toni menyampaikan, dari 21 tahapan pembangunan Bandara Ujoh Bilang, sudah 21 tahapan dilalui. Tinggal dua tahapan lagi yang harus ditempuh ke Kementerian Perhubungan. Yakni Izin Mendirikan Bandara dan Sertifikat Bandar Udara.

Sedianya, bandara yang letaknya tak jauh dari pusat perkotaan dan perkantoran baru Mahakam Ulu tersebut akan memiliki landasan pacu sepanjang 1.600 meter dan bisa diperpanjang hingga bisa didarati pesawat sekelas ATR 72. Sementara, untuk bangunan fisik direncanakan seluas 835×3.000 meter.

Terlebih, posisi strategis Mahulu yang berbatasan dengan Negeri Jiran Malaysia yang ia nilai sudah sepantasnya mendapat perhatian dari pusat. "Hal ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi. Yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran," ucap Bupati.

Menanggapi usulan itu, anggota Komisi V DPR RI perwakilan Kaltim dari Partai Demokrat, Irwan, berjanji mengawal usulan tersebut ke mitra kerjanya di Kementerian Perhubungan.

Dukungan serupa bahkan datang dari Wakil Ketua Komisi V DRR RI dari Fraksi Gerindra Andi Iwan Darmawan Aras. Kolega separtai Bupati Bonifasius itu menyampaikan dukungannya untuk turut memperjuangkan harapan masyarakat Mahulu. Utamanya terkait dengan pembangunan bandara lewat koordinasi dengan mitra kerja mereka di Kementerian Perhubungan.

Sebab, banyak tahapan yang harus dilalui untuk memastikan pembangunan bandara yang sedianya didanai APBN itu. Di antaranya pembebasan lahan, penetapan lokasi sampai perizinan.

"Kami sangat mendukung. Kami juga akan ikut memperjuangkan. Karena ini memang cukup penting, sebagai upaya mempercepat pembangunan di perbatasan," pungkas Andi Iwan. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang

folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar