Laporan Koalisi, Nama-Nama Besar Paling Diuntungkan dari Pemindahan IKN

Ditulis Oleh: Giarti Ibnu Lestari
Rabu, 18 Desember 2019

kaltimkece.id Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi meninjau lahan konsesi hak pengusahaan hutan PT ITCI Hutani Manunggal atau IHM di Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, pada Selasa sore, 17 Desember 2019. Kepada awak media, Presiden berkata bahwa areal perusahaan tersebut, menjadi lokasi dibangunnya kawasan inti ibu kota negara baru.

Jokowi mengumumkan pemindahan IKN kepada publik pada 26 Agustus 2019. Dari Jakarta, IKN berpindah ke di sebagian wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim. Luasnya mencapai 180.965 hektare.

Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dibagi menjadi tiga ring. Ring satu seluas 5.644 hektare yang disebut sebagai kawasan inti, pusat pemerintahan. Ring dua seluas 42 ribu hektare disebut akan menjadi kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Dan ring tiga seluas 133.321 hektare disebut sebagai kawasan perluasan IKN.

Namun demikian, PT IHM bukan satu-satunya korporasi yang beroperasi di kawasan IKN. Areal IKN yang terbagi tiga ring, berada dalam dua konsesi kehutanan. Masing-masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT IKU). Dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT International Timber Corporation International Hutan Manunggal (PT IHM). Total, terdapat 162 entitas korporasi masuk dalam wilayah tersebut. Persisnya di Kecamatan Sepaku, PPU, juga Samboja dan Muara Jawa, Kukar.

Jejak korporasi tersebut diketahui dari hasil investigasi koalisi gabungan meliputi Forest Watch Indonesia (FWI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Jatam Kaltim, Kelompok Kerja (Pokja) 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, Trend Asia, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia  (Walhi) Nasional dan Kaltim. Dirangkum dalam laporan bertajuk “Ibu Kota Baru Untuk Siapa?”. Dirilis pada Selasa, 17 Desember 2019, di Samarinda.  Sengaja dihelat bertepatan kunjungan Jokowi ke Kaltim. Dalam peresmian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda serta peninjauan lokasi IKN yang baru.

Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, mengungkap sejumlah politisi hingga pengusaha yang menerima manfaat dengan penunjukan IKN di Kaltim. Selain ratusan konsesi, terdapat tujuh bisnis properti besar yang diyakini menerima manfaat karena keberadaan di sekitar kawasan IKN. “Makanya, pertanyaan kami adalah, ibu kota baru buat siapa?”

Koalisi gabungan tersebut menduga praktik tukar guling kompensasi dalam hal konsesi. Proyek-proyek bisnis dengan skala triliunan rupiah mengalir dalam pelaksanaan pemindahan tersebut.

Adapun sejumlah nama yang berpotensi menerima manfaat atas megaproyek tersebut didominasi para politikus. Baik di level nasional maupun lokal. Termasuk para keluarga. Sebagai pemilik konsesi industri ekstraktif di areal tersebut. Dari tambang batu bara, sawit, kayu, pembangkit listrik tenaga batu bara, hingga PLTA skala raksasa.

Lebih dari itu, pemindahan IKN diduga kuat menjadi gerbang pemutihan dosa perusahaan atas perusakan lingkungan hidup dan perampasan lahan masyarakat di Kaltim selama ini. 

Ketiga ring kawasan IKN, yang keseluruhannya mencapai 180.965 hektare, berisikan 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara, hingga properti. Sebanyak 158 dari 162 konsesi tersebut izin tambang batu bara. Menyisakan 94 lubang tambang yang belum direklamasi.

Investigasi koalisi gabungan itu, mendapati nama-nama tenar di dalamnya. Figur yang selama ini berada dalam bentang politik Indonesia. Yakni Sukanto Tanoto dan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, menteri pertahanan RI. Juga Rheza Herwindo anak Setya Novanto, mantan ketua DPR RI.  Selain itu ada Lim Hariyanto dan Rita Indriawati. Keduanya terkait skandal pelarian pajak dalam dokumen ICIJ juga terkait dengan bisnis Yayasan Keluarga Besar Polri Brata Bhakti yang juga muncul dalam daftar kepemilikan saham.

Ada pula Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, bendahara Partai Gerindra yang juga keponakan Prabowo Subianto. Di antara banyak nama lainnya, terdapat pula Yusril Ihza Mahendra.

"Kita mendengar pemerintah mengumumkan Rp 466 triliun digelontorkan untuk pembangunan ibu kota negara baru. Sumber pembiayaannya buka hanya dari kantong-kantong swasta, tapi juga dari penjualan aset-aset negara. Ini nilai historisnya terabaikan. Dan kita sangat miris ketika aset-aset suatu bangsa harus dijual bukan untuk kepentingan bangsa, tapi kepentingan segelintir elite," koar Rupang.

"Kebijakan ini tidak lebih hanya menguntungkan para oligarki ekstraktif tambang. Pemilik lahan skala luas, dan para taipan properti. Tidak ada agenda untuk rakyat. Bukan hanya rakyat Kaltim, tapi Indonesia,” lanjutnya..

Rupang menyesalkan kebijakan tidak dibarengi kajian komprehensif dan menyeluruh. Tidak melibatkan kampus-kampus di Kaltim maupun Indonesia. Tak ada jajak pendapat melibatkan rakyat. Padahal, agenda tersebut adalah hal yang sangat strategis dan fundamental.

Yohana Tiko, direktur eksekutif Walhi Kaltim, menyorot kajian pemerintah dalam agenda tersebut yang hanya sebatas pembagian tata ruang. Padahal, masyarakat Kaltim perlu terlibat sejak awal. “Tidak pernah dilakukan kajian dari sisi sosial dan lingkungan. Mampu kah Kaltim dengan daya tampung dan daya lingkungannya? Sebenarnya kita sudah krisis ruang,” terang Tiko.

“Perlindungan masyarakat juga akan dikhianati oleh negara. IKN berpotensi menggusur masyarakat. Dan ini tidak menyelesaikan konflik yang terjadi sebelumnya.”

Bambang Brodjonegoro ketika diwawancara kaltimkece.id saat masih menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas, menyebut penetapan IKN tak berpatokan keberadaan PT ITCI maupun PLTU Senipah yang berkaitan dua nama besar di negeri ini. "Jangan melihat kami memilih lokasi ibu kota negara karena ada itu (rencana pembangunan waduk raksasa oleh PT ITCI dan PLTU Senipah di Samboja),” sebut Bambang di ruang kerjanya, 26 September 2019.

"Waduk (yang akan dibangun) Pak Hashim itu saya tahu. Kalau dia bangun di situ, masak kami tidak boleh manfaatkan? Kementerian PUPR juga membangun bendungan di situ. Kami pun buka kesempatan kepada siapapun yang bisa menyuplai air. Sementara untuk PLTU, jelas tidak kami pakai. Kami ingin kota green. Jadi (sumber listrik) harus dari renewable energy," tambah Bambang.

Adapun waduk dimaksud rencananya dibangun di wilayah PT ITCI Kartika Utama (IKU). Komisaris utama perusahaan tersebut adalah Hashim Djojohadikusumo. PT IKU berencana membangun bendungan seluas 19.177 hektare. Diproyeksikan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan tenaga listrik 6 megawatt. Air dari bendungan diolah menjadi air bersih dan air minum. Kapasitas aliran dari bendungan diestimasi 4.550 liter per detik. (*)