WARTA

Dilantiknya Rahmad Masud, Seperempat Abad Balikpapan Dipimpin Sarjana Ekonomi

person access_time 3 years ago
Dilantiknya Rahmad Masud, Seperempat Abad Balikpapan Dipimpin Sarjana Ekonomi

Rahmad Masud dan Rizal Effendi yang sama-sama sarjana ekonomi. (humas pemkot balikpapan)

Tiga kali berturut-turut, Balikpapan dipimpin sarjana ekonomi. Diyakini bukan menjadi jaminan Kota Minyak menjadi baik.

Ditulis Oleh: Surya Aditya
Kamis, 03 Juni 2021

 

kaltimkece.id Mengenakan seragam upacara serba putih, Rahmad Masud berdiri sendiri di hadapan Gubernur Kaltim, Isran Noor. Di sekelilingnya, tampak para pejabat forum koordinasi pimpinan daerah Kaltim duduk manis di bangku. Rizal Effendi turut berada di bangku-bangku tersebut, melihat pelantikan suksesornya sebagai wali kota Balikpapan.

Senin siang, 31 Mei 2021, Isran segera melantik Rahmad sebagai wali kota Balikpapan. Penobatan tersebut tindak lanjut atas kemenangan Rahmad pada Pilkada 2020. Akan tetapi, politikus Partai Golongan Karya itu dilantik seorang diri tanpa wakil. Thohari Aziz yang mendampingi Rahmad saat pemilihan tersebut lebih dulu tutup usia.

Dalam proses pelantikan yang dihelat di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Gubernur Isran memulainya dengan menuntun Rahmad mengucapkan sumpah jabatan. Setelahnya, mereka bersama-sama menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan dan pakta integritas.

Gubernur kemudian menyematkan pangkat jabatan di bahu dan dada Rahmad. Petikan keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang pengangkatan wali kota Balikpapan turut diserahkan. Lelaki 42 tahun itu baru benar-benar resmi memimpin Kota Minyak setelah Isran membacakan kata-kata pelantikan.

“Atas rahmat dan taufik-Nya, pada hari ini, Senin, 31 Mei 2021, saya, Gubernur Kaltim, dengan resmi melantik saudara Rahmad Masud sebagai wali kota Balikpapan.” 

Pengukuhan tersebut menambah panjang daftar wali kota Balikpapan bergelar akademik sama. Rahmad Masud, yang akan memimpin Balikpapan sampai 2024, memiliki titel sarjana ekonomi dan magister ekonomi. Hal tersebut diketahui dari profil wali kota Balikpapan yang baru dirilis pada Rabu, 3 Juni 2021, pukul 04.22 Wita, di balikpapan.go.id, website yang dikelola Pemkot Balikpapan.

Sebelumnya, Rizal Effendi, wali kota Balikpapan periode 2011-2021, juga bertitel sarjana ekonomi. Pun dengan Imdaad Hamid, yang menjabat wali kota Balikpapan selama 10 tahun sejak 2001, juga menyandang gelar sarjana ekonomi.

Imdaad Hamid meraih gelar sarjana ekonomi pada 1980 dari Universitas Mulawarman, Samarinda. Setelah menjadi sekretaris daerah Balikpapan, Imdaad menjabat wali kota pada usia 57 tahun. Ia memimpin Kota Minyak dari 2001 hingga 2011. 

Adapun gelar sarjana ekonomi Rizal Effendi, diraih pada 1984, juga dari Universitas Mulawarman. Rizal lulus dari jurusan manajemen. Mantan pemimpin redaksi Kaltim Post ini menjadi wawali mendampingi Imdaad pada 2006. Rizal menjadi wali kota ketika berusia 53 tahun, memimpin dari 2011 hingga 2021.

Wali kota sekarang, Rahmad Masud, mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Tridharma, Balikpapan, setelah menjadi mahasiswa sejak 2010. Rahmad juga dari jurusan manajemen, selaras dengan gelar magisternya. Dia jauh lebih muda saat menjadi wali kota yakni 42 tahun.

Dengan begitu, selama 24 tahun atau hampir seperempat abad, Balikpapan dipastikan dipimpin sarjana ekonomi. Bukan hanya gelar, program kerjanya membangun Balikpapan juga tidak jauh berbeda.

Saat berpidato dalam acara serah terima jabatan wali kota Balikpapan di Hotel Novotel, Selasa, 2 Juni 2021, Rahmad Masud memaparkan tujuh program prioritasnya yang harus terlaksana sampai 2022.

kaltimkece.id pun mencocokkan program kerja Rahmad tersebut dengan program kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Balikpapan 2016-2021. Dalam rancangan pada masa kepemimpinan Rizal Effendi tersebut, ada lima poin yang menjadi misi utama. Tiga di antaranya mirip dengan punya Rahmad. Yaitu soal mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif, dan mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kepada awak media, Rahmad juga mengakui program kerjanya tidak jauh berbeda dengan pemimpin sebelumnya. “Visi-misi ini kan tetap kelanjutan dari visi-misi kami selanjutnya. Sekarang, kami tinggal menyempurnakan,” ucapnya.

Tanggapan Akademikus

Soal kesamaan titel sarjana ekonomi antara Imdaad Hamid, Rizal Effendi, dan Rahmad Masud, mendapat tanggapan dari akademikus asal Samarinda, Profesor Eny Rochaida. Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman itu, kesamaan gelar tersebut bukan kebetulan, melainkan garis tangan. Sebab, tidak ada yang kebetulan penjadi pemimpin.

Semua pemimpin, kata Eny, pasti telah melalui perjalanan panjang menjadi pemimpin. Mulai dari berorganisasi hingga memimpin usaha. Dia ingat, Imdaad Hamid dan Rizal Effendi semasa berkuliah di Fakultas Ekonomi, Unmul, merupakan seorang aktivis. Keduanya disebut sama-sama gemar memperjuangkan hak-hak mahasiswa.

“Dari organisasi kemahasiswaan itulah jiwa-jiwa leadership itu dipupuk,” kata Eny yang merupakan adik tingkat Rizal Effendi di Fakultas Ekonomi, Unmul.

Lagi pula, sambung dia, kemampuan leadership juga ada dalam materi pelajaran ilmu manajemen ekonomi. Oleh karena itu, bukan persoalan besar jika sarjana ekonomi menjadi kepala daerah. Yang terpenting, bagi Eny, setiap kepala daerah bisa memanajemeni birokrasi.

“Pada kepemerintahan itu kan ada dinas-dinas yang membantu kinerja kepala daerah. Jadi tinggal bagaimana dia memimpinnya,” ucapnya.

Hal senada disampaikan pengamat politik kepemerintahan, Budiman. Siapa saja, kata dia, boleh menjadi kepada daerah. Yang penting kepala daerah adalah orang berintegritas. Tanpa integritas akan sangat sulit bagi daerah untuk bisa maju.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unmul, itu mencontohkan kepemimpinan Rizal Effendi dan Imdaad Hamid. Meski sama-sama bergelar sarjana ekonomi, keduanya disebut memiliki hasil kinerja berbeda. Balikpapan, ucap Budiman, lebih baik di masa kepemimpinan Imdaad Hamid.

“Dulu, Pak Imdaad pernah melarang mal asal Perancis berdiri di Balikpapan. Karena malnya itu akan mematikan usaha kecil. Tapi, di zaman Pak Rizal, mal yang dilarang itu malah berdiri,” ucapnya.

“Ini kan sudah membuktikan, jika gelar bukan jaminan orang memiliki kapabilitas memimpin daerah,” tandasnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang

folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar