Naiknya Harga Beras Memicu Inflasi

Ditulis Oleh: Giarti Ibnu Lestari
Kamis, 04 Mei 2023

kaltimkece.id Puluhan karung berisi beras tersusun rapi di sebuah gudang di Pasar Segiri, Samarinda. Beras-beras itu disebut didatangkan dari Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap, Sulawesi Selatan, menggunakan kapal laut. Kualitasnya terdiri dari tiga level yakni biasa, premium, dan super.

Rabu sore, 3 April 2023, kaltimkece.id berkunjung ke gudang tersebut dan bertemu dengan salah seorang pekerja bernama Agus, 37 tahun. Ia mengatakan, seminggu sekali, beras dari Sulsel sebanyak 20-30 ton tiba di gudangnya.

Lebih lanjut, Agus menyebutkan, harga beras premuim dan super sempat melonjak pada awal tahun ini. Dari Januari sampai Maret 2023, harga beras premuim mencapai Rp 14 ribu per kilogram, Rp 74 ribu per kemasan 5 kg, dan Rp 320 ribu per karung kapasitas 25 kg. Sebelum Januari, harga beras premuim adalah Rp 11 ribu per kg dan Rp 70 ribu per kemasan 5 kg. Adapun harga beras super selama tiga bulan itu, yakni Rp 340 ribu per karung 25 kg

Harga beras turun sejak Ramadan lalu. Agus mengatakan, saat ini harga beras premuim adalah Rp 13 ribu per kg, Rp 70 ribu per kemasan 5 kg, dan Rp 305 ribu per karung 25 kg. Sementara harga beras super menjadi Rp 330 ribu per karung 25 kg. “Saat ini, harga beras stabil, tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi,” sebut Agus.

Berdasarkan informasi yang diterima Agus, ada dua penyebab harga beras sempat naik. Pertama, jadwal panen padi di daerah asal molor. Kedua, harga gambah melambung tinggi. “Ya, beras sempat langka,” katanya.

Kaltim memang memiliki persawahan padi namum produksinya menyusut dari waktu ke waktu. Berdasarkan catatan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, dalam lima tahun terakhir, produksi beras tertinggi adalah pada 2020 yaitu 152.649 ton. Produksi Kaltim terus merosot setelah itu. Pada 2021, hasil beras Kaltim turun 5 persen atau menjadi 142.321 ton. Pada 2022, hanya 135.030 ton.

Dalam wawancara sebelumnya, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, DPTPH Kaltim, Diah Adiaty Yahya, menjelaskan penyebab produksi beras menurun. Pangkal masalahnya ialah luas panen lahan yang berkurang. Pada 2020, luas padi sawah dan ladang yang panen di Kaltim menembus 73.568 hektare. Sementara pada 2021 dan 2022 berkurang tinggal 66.269 hektare dan 64.031 hektare. Dengan demikian, ada 7.299 hektare lahan pada 2020 yang tidak dipanen per 2021. 

“Faktor utamanya adalah alih fungsi lahan pertanian. Saya tidak mengetahui pasti lahan pertanian tersebut berubah menjadi apa,” terang Diah kepada kaltimkece.id, Selasa, 1 Februari 2023.  

Faktor lain adalah tenaga kerja petani yang berkurang. Diah mengaku, kaum muda saat ini enggan menjadi petani. Tenaga kerja pertanian tidak memiliki keberlanjutan. Persoalan ini akhirnya berpengaruh kepada kemampuan pengelolaan lahan pertanian. 

“Contohnya, seorang petani, saat bersama anaknya, bisa menggarap lahan sawah 2 hektare. Ketika anaknya tidak melanjutkan, luas lahan yang digarap ikut berkurang,” tuturnya. 

Usia petani di Kutai Kartanegara sebagai lumbung padi di Kaltim dapat menggambarkan pernyataan tersebut. Menurut salinan Badan Pusat Statistik Kaltim, ada 68.384 petani di kabupaten tersebut. Sebanyak 6.432 orang (9 persen) berusia lebih dari 65 tahun, lalu 12.736 orang (18,6 persen) berusia 55-64 tahun, dan 20.650 orang (30,2 persen) berusia 45-54 tahun. Itu berarti, sebesar 57,8 persen petani Kukar berumur di atas 44 tahun.

Kelompok umur petani di Kukar selanjutnya adalah 19.879 orang (29 persen) berusia 35-44 tahun dan 8.158 orang (11,9 persen) berusia 25-34 tahun. Yang patut menjadi perhatian adalah hanya 529 orang (0,77 persen) petani Kukar yang berusia di bawah 25 tahun.

Dampak Harga Beras Naik

Naiknya harga beras itu disebut mendorong terjadinya inflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada April 2023. Bank Indonesia Perwakilan Kaltim mencatat, inflasi ketiga kelompok tersebut pada April 2023 adalah 0,25 persen. Inflasi tersebut memberikan andil 0,07 persen (secara month to month atau mtm) terhadap inflasi di Samarinda dan Balikpapan.

“Pendorong inflasi ini disebabkan berlanjutnya kenaikan harga komoditas beras seiring dengan penyesuaian harga beras yang ditetapkan pemerintah,” jelas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Ricky Perdana Gozali.

Harga beras di Samarinda sempat naik pada awal 2023. FOTO: GIARTI IBNU LESTARI.

Penyesuaian yang dimaksud Ricky itu adalah penetapan terbaru harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) terhadap komoditas beras. Penetapan tersebut diumumkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 15 Maret 2023.

Arif melaporkan, HPP gabah kering panen di tingkat petani naik dari sebelumnya Rp 4.200 menjadi Rp 5.000 per kg. Selanjutnya pemerintah membeli gabah kering giling di penggilingan sebesar Rp 6.200 per kilogram dan di Perum Bulog Rp 6.300.

Selain HPP, pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan beras premium berdasarkan zonasi. Zona pertama terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Zona dua mencakup Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, serta Sumatra selain Lampung dan Sumatera Selatan. Kemudian zona tiga yakni Maluku dan Papua

Di zona pertama, harga HET beras medium Rp 10.900 per kg dan beras premium Rp 13.900 per kg. Di zona dua, HET beras medium Rp 11.500 per kg dan beras premium Rp 14.400 per kg. Sedangkan di zona tiga, HET beras medium Rp 11.800 per kg dan beras premium Rp 14.800 per kg. Pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HPP beras dan gabah tersebut.

Kembali ke Ricky mengatakan, walau terjadi penyesuaian harga komoditas beras namun secara keseluruhan inflasi di Samarinda dan Balikpapan turun. Berdasarkan catatan BI Kaltim, inflasi di dua kota tersebut pada April 2023 sebesar 0,42 persen (mtm). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding inflasi pada bulan sebelumnya yang mencapai 0,59 persen (mtm).

“Penurunan ini berkat upaya tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dalam melaksanakan program-program pengendalian inflasi melalui kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) di Kaltim,” tandas Ricky. (*)