Isran Noor Dinilai Tak Layak Jadi Capres, Dianggap Masa Bodoh Urus Kaltim, Kalah dari Tambang Ilegal

Ditulis Oleh: Samuel Gading
Selasa, 30 November 2021

kaltimkece.id Dukungan sebuah forum masyarakat kepada Gubernur Kaltim, Isran Noor, untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024 disorot sejumlah pihak. Kebanyakan elemen masyarakat malah menilai, Isran Noor belum layak mengajukan diri sebagai calon presiden. Masalahnya adalah Isran selaku gubernur dianggap tidak acuh mengurus Kaltim dan kalah dari pelaku tambang batu bara ilegal.

Sorotan pertama datang dari organisasi masyarakat sipil di Kaltim. Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang, terang-terangan bilang, Isran Noor tidak layak menjadi calon presiden. Kinerja mantan Bupati Kutim tersebut selama tiga tahun memimpin Kaltim belum menunjukkan hasil memuaskan.

Argumen pertama Rupang, Isran belum menjalankan misi “Berdaulat dalam Pemberdayaan Ekonomi, Wilayah, dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan” sebagaimana termaktub dalam visi dan misi Kaltim Berdaulat. Kaltim masih bergantung dari industri ekstraktif seperti pertambangan batu bara.

Faktanya, Rupang mengutip data Badan Pusat Statistik Kaltim, jumlah penduduk miskin di Kaltim bertambah 13 ribu orang per September 2021. Jatam mencatat, angka kemiskinan yang tinggi justru ditemukan kabupaten/kota yang memiliki operasi pertambangan. Beberapa di antaranya adalah Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kutai Barat.

“Jika Kaltim berdaulat ekonomi, seharusnya ada terobosan seperti model ekonomi tanding agar kita tidak bergantung pertambangan batu bara. Yang terjadi, ruang hidup masyarakat perlahan hilang karena pertambangan. Padahal, masyarakat lebih bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan bertani dan berkebun daripada menjadi buruh tambang,” jelasnya kepada kaltimkece.id.

Rupang melanjutkan “prestasi” Isran yang lain. Pemprov Kaltim terkesan lepas tangan atas fenomena maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (peti). Jumlah peti di Bumi Etam disebut mencapai 141 titik tersebar di Kutai Kartanegara dengan 107 titik, Samarinda 29 titik, Berau 11 titik, dan PPU empat titik. Kondisi tersebut diperparah dugaan mafia tambang di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim. Rupang menilai, Isran Noor adalah gubernur yang terkesan abai terhadap berbagai persoalan.

“Lalu, apa yang mau diharapkan jika orang itu diusung sebagai presiden? Tidak ada. Selama tiga tahun menjadi Gubernur Kaltim, “prestasinya” hanya ketidakacuhan dan kegagalan,” sindirnya.

_____________________________________________________PARIWARA

Organisasi masyarakat sipil berikutnya adalah Kelompok Kerja 30. Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menilai bahwa banyak persoalan Kaltim yang belum tuntas diurus Isran Noor. Beberapa di antaranya seperti jalan penghubung antarkabupaten/kota yang masih banyak rusak. Pemerintah juga terkesan sensitif mengenai keterbukaan informasi APBD, begitu pun menghadapi tambang ilegal. Isran dinilai gagal menghadirkan solusi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan setelah era pertambangan batu bara.

“Katanya berdaulat. Berdaulat apa? Buktinya, kalah berdaulat dari tambang ilegal. Masak, mau memilih seorang presiden yang berkompromi dengan pencuri? Kaltim ini rumah sendiri. Urus dulu rumah sendiri baru berpikir jadi presiden,” kritiknya.

Soleh Arifin adalah warga Muang Dalam, Kelurahan Lempake, Samarinda Utara, yang menjadi korban aktivitas tambang ilegal. Ia menilai, kontribusi Pemprov Kaltim memberantas pertambangan liar di Muang Dalam belum terasa. Masyarakat hanya bisa berinisiatif dengan mengaktifkan sistem keamanan keliling (siskamling) mandiri. 

“Jujur saja, masyarakat belum merasakan kebijakan Pak Isran mengenai lingkungan (pertambangan) di sini. Kalau mengurus Kaltim saja belum tuntas, bagaimana mau mengurus persoalan yang lebih besar?”

Pendapat juga datang dari dunia akademis. Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) memang belum menyimpulkan Isran layak atau tidak menjadi presiden. Akan tetapi, yang dapat dilihat saat ini adalah banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Gubernur. Mulai peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pembaharuan sistem birokrasi, dan penuntasan kasus pertambangan ilegal.

Khusus yang terakhir, akademikus dari Fakultas Hukum Unmul, Najidah, menilai bahwa kasus tambang ilegal sebenarnya bukan tolok ukur tunggal layak tidaknya seseorang menjadi presiden. Akan tetapi, dia membenarkan bahwa Gubernur Isran belum tegas mengatasi hal tersebut di Kaltim.

“Lebih baik kita mengingatkan Gubernur kita untuk fokus kepada pembangunan Kaltim,” jelasnya via aplikasi pesan singkat kepada kaltimkece.id.

Strategi Elite Politik

Pengamat politik dari Unmul, Sonny Sudiar, memilih tak menyinggung layak tidaknya Isran Noor menjadi calon presiden. Menurutnya, tidak ada kepala daerah di Indonesia yang betul-betul tuntas menyelesaikan berbagai persoalan di daerah yang dipimpinnya. Keinginan Isran atau orang yang mengusung dirinya harus dihargai. Lagi pula, di dalam negara demokrasi, semua warga negara berhak mencalonkan diri sebagai presiden.

Jika benar-benar maju, Sonny menganalisis, Isran akan menggunakan strategi top-down di pilpres mendatang. Strategi ini berbeda dengan model bottom-up yang digunakan Presiden Jokowi pada 2014. Taktik bottom-up adalah dengan menarik simpati masyarakat lewat kinerja untuk mendorong perhatian partai politik.

“Karena jika Isran Noor menerapkan strategi ini, cukup terlambat. Popularitasnya tidak sebesar Jokowi yang saat itu menggunakan strategi tersebut,” jelasnya kepada kaltimkece.id.

_____________________________________________________INFOGRAFIK

Strategi top-down pun jadi pilihan praktis. Isran dapat mendekati elite partai politik dan menunjukkan dirinya layak dicalonkan. Menurut Sonny, peluang Isran sebenarnya makin kuat jika memilih calon wakil presiden. Hasil akhirnya lebih pasti.

“Kalau scope-nya diturunkan jadi wakil presiden, lebih besar peluangnya. Kalau di awal sudah pasang target di capres, bisa jadi pro dan kontra. (Buktinya) di Kaltim saja ada yang tidak setuju. Jadi, kalau mau smooth, jadi cawapres,” terangnya.

Kabar mengenai pencapresan bermula pada Selasa, 23 November 2021, ketika beredar undangan deklarasi pencapresan Isran. Pengundangnya adalah Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB). Ketua FKRB, Edi Sofyan, membenarkan undangan tersebut. Akan tetapi, acara tersebut ditunda karena beberapa alasan. Satu di antaranya persoalan waktu yang dirasa tidak tepat.

Senin, 29 November 2021, Isran mengaku, telah melarang pendeklarasian dirinya sebagai calon presiden. Langkah tersebut diambil karena beberapa pertimbangan strategis. Di antaranya menjaga kondusivitas daerah dan masyarakat. Lantas, benarkah Isran ingin mengikuti pemilihan presiden?

“Tunggu aja gempa bumi, terus kalian semua mati, baru peluang saya besar (menjadi presiden). Kalau kalian semua (masih) hidup, masih berat (peluangnya),” kelakarnya.

Mengenai tudingan masa bodoh dan ketidakacuhan terhadap tambang ilegal, kaltimkece.id telah berkali-kali mewawancarai Isran Noor. Terakhir kali pada Rabu malam, 3 November 2021, dalam sebuah acara di Hotel Mercure, Samarinda. Isran hanya menjawab, "Apa, apa itu, apa itu? Sekarang, urusan tambang tanya di Jakarta. Oke?" (*)

Editor: Fel GM