Ramaikan Bursa Wali Kota, Erwin Izharuddin Bawa Ide Gila untuk Samarinda

Ditulis Oleh: Bobby Lolowang
Selasa, 24 September 2019

kaltimkece.id Figur-figur yang menampilkan diri sebagai bakal calon wali kota/wakil wali kota Samarinda sudah cukup banyak. Terpampang dalam baliho berbagai ukuran. Ada yang wajah baru, ada pula yang sudah populer. Tapi figur yang satu ini, mungkin masih cukup asing.

Erwin Izharuddin adalah salah satu sosok yang meramaikan bursa calon pemimpin Ibu Kota Kaltim tersebut. Banyak masyarakat awam mungkin belum mengenalnya. Ia memang lama di Jakarta. Tapi Erwin asli Samarinda.

Malah, di dunia politik Erwin bukan orang baru. Jam terbangnya cukup meyakinkan. Bahkan memiliki label nasional. Saat ini ia menjabat wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN). Ia juga sempat bertarung dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sebagai caleg Kaltim di DPR RI.

Erwin memang gagal melaju dalam pesta demokrasi tersebut. Tapi dari pengalaman itulah ia mendapat panggilan lain. Kembali ke Samarinda setelah 20 tahun, Erwin dikejutkan kondisi kota yang makin semrawut. Kekacauan terjadi di mana-mana. Bahkan yang kasat mata.

"Jalan rusak, bahkan ada di tengah kota. Yang ada malah trotoar yang dicat," sebutnya saat bertandang ke kantor kaltimkece.id, Jalan Muso Salim Nomor 28.

Dari keresahan itu, Erwin terbeban untuk bertindak. Sejumlah solusi sudah ada di kepalanya. Momentum Pilwali Samarinda 2020 menjadi kesempatan mewujudkan hal tersebut.

Hal paling awal yang diperlukan telah dikantongi. Sejak sebulan lalu, surat rekomendasi telah diterima dari DPP PAN. Ia tinggal menunggu proses politik untuk memastikan partai koalisi dan pasangan yang mendampinginya. “Semua berjalan saja,” jelasnya.

Mimpi Smart City

Gambaran besar sudah direncanakan Erwin untuk Samarinda kelak. Salah satunya smart city. Smart dimulai dari penduduknya. Dan salah satu hal yang paling berkaitan adalah transportasi. Di sini, pembangunan penting dimulai dari dasar. Dari mengakomodasi hak-hak pejalan kaki.

Pola ini jadi penunjang untuk Samarinda liveable yang diusungnya. Bagian dari smart city yang tertata sejak fasilitas transportasi. Pejalan kaki, mendapat kemudahan bukan hanya dari areal pedestrian dan lainnya. Tapi juga jangkauan mengakses angkutan umum. Difasilitasi shelter-shelter yang dibangun tersebar. “Semua dirapikan. Terbentuk sebagaimana konsep dari smart city,” jelas Erwin.

Salah satu transportasi umum yang jadi unggulan adalah angkutan minibus gratis bagi orang tak mampu. Para supir angkutan kota bakal diberdayakan. Semua dirancang terkoneksi hingga ke kota. Misi besarnya, publik yang akrab beraktivitas dengan kendaraan pribadi, bisa lebih ditekan. Ujung-ujungnya adalah jalan yang terbebas dari kemacetan. “Termasuk memberdayakan bus pariwisata gratis. Seperti diterapkan di Australia, Inggris, bahkan Jakarta,” tambahnya.

Pola begini diyakini memberi multiplier effect besar. Salah satunya terhadap tren investasi. Investor tentu bakal melirik ketika melihat tatanan kota yang rapi. Kota yang smart.

Hal ini juga yang kelak diwujudkan dalam area terbuka khusus sebagai pusat hiburan publik. Para musisi lokal Samarinda diberdayakan. Memberi pentas bukan sekadar mengasah bakat. Tapi juga menjadi sumber pemasukan untuk mewujudkan mimpi yang lebih besar. Sekilas seperti pengamen. Tapi bukan seperti yang dipikirkan.

Erwin sendiri memang memberi perhatian ekstra terhadap musisi lokal. Kini ia tengah bekerja sama dalam penggarapan album untuk 10 band Kaltim. Masing-masing lima dari Samarinda dan Balikpapan. Sebelumnya, Erwin juga mendampingi band Zerosix Park sebelum sukses mengikuti ajang pencarian bakat di Jakarta.

Wajah Bantaran Sungai

Yang juga penting dalam mewujudkan smart city, adalah bantaran sungai yang tertata. Erwin menyadari kondisi ini termasuk persoalan besar Samarinda. Bantaran Sungai Karang Mumus masih dipenuhi bangunan warga. Sejumlah proyek relokasi dinilai tak efektif.

Erwin menangkap pola yang salah dari kebijakan saat ini. Penduduk bantaran dinilai ogah pindah karena masih dikenakan ketentuan pembayaran. Padahal, penduduk di kawasan ini merupakan kalangan tidak mampu. Pemerintah, sebutnya, mesti hadir memberi subsidi. Termasuk dengan program rumah gratis. “Menurut saya dengan Rp 30-50 miliar, tinggal kasih kunci, dan selesai persoalan ini. Bukan malah dibangunkan rumah susun yang jauh dari lokasi awal. Belum lagi masih dikenakan biaya. Tentu mereka menolak,” sebutnya.

Erwin juga berencana membangun rumah singgah bagi orang terlantar atau gelandangan. Namun, sesuai namanya, fasilitas ini bukanlah untuk orang menetap. Rumah singgah, berarti hanya ditempati sementara waktu alias sekedar bermalam. Pagi-pagi sekali, sudah harus keluar dan mencari pekerjaan atau tempat tinggal lain. “Kalaupun masih tak dapat pekerjaan atau tempat menetap, kembali lagi sore dan mendaftar,” jelas Erwin.

Pola begini dinilai biasa. Sudah diterapkan di berbagai negara maju. Seperti Amerika Serikat yang memiliki rumah singgah binaan dinas sosial. Diperuntukan para gelandangan.

Pemerintah hanya memutar otak untuk pendanaan di awal. Dalam kelangsungannya kelak, diyakini publik ikut berperan. Ia mencontohkan gerakan amal yang memberi makanan gratis setiap hari Jumat atau hal serupa lainnya di Samarinda. Gerakan masyarakat begini, dapat dirangkul untuk turut berperan.

Kelak, multiplier effect-nya bakal terasa. Samarinda bisa bebas dari gelandangan. Dari orang-orang yang berpotensi jadi gangguan saat malam. Angka kriminalitas pun bisa ditekan.

Pola negara maju itu juga yang bakal diterapkannya dalam penanggulangan banjir Samarinda. Ia mencontoh Amsterdam yang datarannya lebih rendah dari permukaan air laut tapi bebas dari banjir. Jasa konsultan bakal diberdayakan. Tapi dieksekusi lewat budaya baru yang coba diterapkan olehnya. Yakni tak ada bayaran jika tak ada hasil.

Erwin mengklaim kesiapan membayar ratusan miliar rupiah untuk permasalahan ini. Namun, mesti ada bukti hasil sebelum kontrak dibayarkan. Bukan lagi jasa dengan harga terendah yang dicari. Tapi jasa dengan jaminan masalah banjir teratasi. Berapapun bayarannya. “Makanya yang didatangkan konsultan dari luar negeri. Konsultan yang profesional. Bukan konsultan hasil kongkalingkong,” tegas pria 45 tahun itu.

Mengingat pola begini bukan hal biasa, Erwin berharap pendampingan KPK dan kejaksaan. Mengawal kelangsungan proyek. Sehingga, tak ada kekhawatiran jalannya kegiatan bersinggungan persoalan hukum. Pemangku kebijakan dan pelaksana proyek bisa leluasa. Masyarakat pun menikmati hasilnya. “Memang ini ide gila. Tapi kalau tak dimulai, ya, tak akan beres,” tambah Erwin.

“Kalau saya bilang bisa atasi banjir, orang akan bilang saya gila. Tapi saya bisa bilang kalau tiga tahun tak bisa atasi banjir, saya akan mundur,” imbuhnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang