Pariwara Kutai Timur

Konsultasi Publik RKPD Kutim 2020 Rampung

person access_time 5 years ago
Konsultasi Publik RKPD Kutim 2020 Rampung

Foto: Wak Hedir (Humas Pemkab Kutim)

Dari RKPD 2020 Kutim, hasilkan 2.899 usulan, disepakati sebanyak 1.484 usulan.

Ditulis Oleh: PARIWARA
Kamis, 21 Maret 2019

kaltimkece.id Agenda Konsultasi Publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD 2020 dan Forum Gabungan OPD Kabupaten Kutai Timur 2019 rampung digelar di Gedung Serga  Guna, Pusat Perkantoran Pemkab Kutim, Selasa, 19 Maret 2019.

Ada tiga bidang yang menjadi titik tumpu. Yakni, Bidang Sumber Daya Manusia Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara, Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH), serta Bidang Sarana Pengembangan Wilayah Kutim. Setelah melalui proses yang lumayan ketat dan memperhatikan arahan-arahan narasumber, serta dari Bupati Kutim dan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ribuan usulan program semakin mengerucut.

“Berdasarkan diskusi dan berbagai masukan yang disampaikan, ada tiga bidang dalam pengajuan usulan, yaitu bidang SDM Pemerintahan dan ASN terdapat kurang lebih 2.899 usulan. Tetapi dalam diskusi ditetapkan sebanyak 1.484 usulan,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Edward Azran, dalam penutupan kegiatan dimaksud.

Lebih jauh Edward mengatakan, dari sekian banyak usulan tersebut disepakati untuk dibahas lebih lanjut dalam Forum Gabungan OPD yang akan dilaksanakan pekan depan dalam Musrenbang Kabupaten Kutim.

Fokus Tiga Bidang

Telah disepakati sebanyak 1.484 program untuk dibahas kembali dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangkab). Total ada 907 usulan dan disepakati 746 program. Antara lain usulan yang berhubungan dengan peningkatan aksesibilitas pemertaan dan kualitas kesehatan, peningkatan aksesibilitas pemerataan dan Pendidikan. Peningkatan keterampilan kerja, peningkatan aksesibilitas pemerataan pendapatan. Serta peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, peningkatan kehidupan beragama dan seni budaya, peningkatan kompetensi SDM aparatur, penguatan desa dan kecamatan dan peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis “IT Good Government”.

Sedangkan, Bidang ekonomi SDA dan LH, ada 775 usulan. Dari usulan 775 tersebut disepakati oleh forumdes masing-masing sebanyak 381 usulan. Selanjutnya dalam bidang ekonomi yang menjadi titik tumpuh usulan-usulan yang berjumlah 775 tersebut adalah penguatan penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal, baik dalam intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan kapasitas produksi dan produkstifitas produk pangan, peningkatan kapasitas produksi dan produkstifitas perkebunan, penguatan kelembagaan menuju sistem agribisnis dan agroindustri yang berkelanjutan. Tempat pengembangan komunitas agribisnis unggulan daerah menuju daya saing daerah yang lebih baik, peningkatan kualilitas SDM berbasis tepat guna (TTG) mendukung daya saing komunitas unggulan daerah. Peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai wisata terintegrasi program ekowisata.

“Untuk bidang prasarana dan pengembangan wilayah dalam masing diskusi pleno terdapat kurang lebih 1.217 usulan. Dari 1.217 usulan yang dapat disepakati oleh anggota des dan anggota pleno sebanyak 357 usulan. Dari 357 usulan tersebut bertitik tumpu pada tiga hal yakni, pengembangan sistem jaringan drainase dan irigasi, peningakatan aksesibilitas dan mobilitas transportasi serta keterhubungan antar desa dan kecamatan, serta peningkatan akses infrastruktur dasar air baku, air bersih dan listrik,” pungkas Kepala Bappeda Kutim Edward Azran. (pariwara/hms15)

folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar