Strategi Pembangunan Mahulu, Dahulukan 50 Kampung, Kantor Pemerintahan Kemudian

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
Senin, 25 Juli 2022

kaltimkece.id Rasa sesak langsung terasa ketika memasuki ruangan berkelir putih berukuran sekitar 16 meter persegi milik bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu. Di belakang dan depan deretan 10 meja kayu, 12 orang terlihat sibuk memeriksa berkas di dalam map maupun menyunting bahan berita di komputer.

Tumpukan berkas terlihat menggunung di berbagai sudut ruangan. Jarak antar meja yang hanya selebar pria dewasa itu dimanfaatkan sebagai tempat duduk sementara bagi tamu maupun staf. Ketika pegawai lain ingin berpindah atau mengantar dokumen, si tamu harus buru-buru melipat kursi lipat dengan busa nan tipis tersebut.

Luar ruangan yang masih satu atap dengan kantor Bupati Mahakam Ulu tersebut juga tak kalah sesaknya. Puluhan kendaraan bermotor milik pegawai dan pengguna bilik ATM terparkir di sisi kanan dan kanan jalan. Beberapa kali petugas Satpol PP harus membantu menata kendaraan agar jalan semen berbatu itu bisa dilalui mobil dinas bupati.

Kantor tempat orang nomor satu di Pemkab Mahakam Ulu bekerja tersebut memang kurang representatif. Terutama dibanding kantor bupati lain di Kaltim. Bangunan tempat bupati dan stafnya berkantor dahulu merupakan Kantor Camat Long Bagun.

Begitu pula organisasi perangkat daerah lain. Hampir seluruhnya tidak memiliki kantor permanen. Terpaksa menyewa rumah warga dengan berbagai renovasi agar pelayanan berjalan. Dengan segala keterbatasan tersebut, tak heran  untuk sekadar menggelar rapat saja, bupati dan pimpinan lintas instansi harus ‘meminjam’ ruang rapat Bappelitbangda Mahulu sebagai alternatif utama.

Meski demikian, Pemkab Mahulu memilih tak terburu-buru mendirikan fasilitas perkantoran. Tetap mengutamakan pembangunan akses dasar di 50 kampung kabupaten tersebut. Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh dan Yohanes Avun, menilai strategi tersebut paling tepat melihat kondisi riil infrastruktur dasar yang dirasakan warga Mahulu. Semua serba kurang layak saat baru pemekaran 2013 silam.

Selain itu, mengutamakan membangun kampung dan fasilitas bagi masyarakat dibandingkan kantor pemerintah yang megah merupakan amanah Undang-Undang nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu. Pada lampiran undang-undang tersebut disebutkan Pemkab Mahulu pada periode 5-10 tahun pertama berkomitmen tidak membangun gedung mewah bagi fasilitas pemerintah kecuali untuk pembangunan rumah sakit dan balai pertemuan umum. Komitmen ini dituangkan dalam kontrak politik.

“Kalau di daerah lain yang dibangun duluan kantor mewah. Kalau di Mahulu yang dibangun dahulu dari kampung,” ujar Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun ketika mengikuti Rapat Koordinasi Program Kementerian dan Mitra Kerja Komisi V DPR yang dihadiri Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irwan, Jumat 22 Juli 2022 di Ujoh Bilang.

“Konsep pembangunan kita harus memanusiakan manusia. Perhatian utama kita agar membuat lingkungan bersih dan sehat, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar lain harus ditingkatkan dahulu. Karena itu, pembangunan kita diarahkan membangun kampung dahulu. Setelah itu barulah perkantoran pemerintahan perlahan-lahan yang jadi perhatian,” tutur Bupati, Kamis, 17 Desember 2020.

Bukti Nyata

Penuturan kepala daerah Mahulu bukan isapan jempol belaka. Di bawah kepemimpinan Bonifasius Belawan Geh yang menjabat bupati definitif Mahulu pertama sejak 2016, terjadi perkembangan signifikan di 50 kampung kabupaten.

Di tahun 2022 ini sudah tidak ada lagi kampung berstatus sangat tertinggal. Kampung tertinggal tersisa ada 16 persen atau 8 kampung di 2022 dan kampung berkembang tumbuh lebih dari 50 persen menjadi 34 kampung. Lebih menggembirakan lagi, terdapat delapan kampung atau 16 persen menyandang status maju. Keseluruhan penilaian tersebut membuat skor IDM Mahulu 2022 naik dari tertinggal menjadi berkembang.

Di periode 2013-2017 dua rumah sakit pratama tipe D sekaligus berdiri. Yakni Rumah Sakit Pratama (RSP) Gerbang Sehat Mahulu di Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun. Dibangun melayani masyarakat wilayah hilir sampai ibu kota kabupaten.

Sementara untuk melayani penduduk di hulu Sungai Mahakam dan daerah perbatasan, dibangun Rumah Sakit Pratama Nawacita Datah Dawai di Kampung Long Lunuk, Kecamatan Long Pahangai. Terdapat 12 dokter di dua rumah sakit tersebut. Baik umum maupun spesialis gigi.

Beberapa tahun terakhir, dioperasikan lima armada Puskesmas Apung yang berkeliling menjangkau 50 kampung. Kini  telah terbangun lima puskesmas di tiap kecamatan. Berstandar pelayanan minimal nasional. Termasuk berdirinya 38 unit puskesmas pembantu di hampir seluruh kampung.

Jumlah dokter umum meningkat delapan kali lipat dibanding 2013 lalu. Pada 2019 tercatat 26 dokter, 163 perawat, 75 bidan, dan 25 tenaga farmasi. Tersebar di rumah sakit dan puskesmas Mahulu. Kehadiran fasilitas medis dan berbagai program kesehatan di tingkat tapak terbukti efektif meningkatkan kualitas kesehatan warga Mahulu.

Catatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mahulu, 85,91 persen penduduk memanfaatkan puskesmas untuk berobat jalan. Sisanya, 10,97 persen dirujuk ke rumah sakit dan 4,63 persen menjalani pengobatan tradisional. Berbagai program menekan gizi buruk dan penyakit digelar. Bahkan di kabupaten yang dikelilingi hutan hujan tropis tersebut, tak ditemukan lagi pasien malaria.

Hasil Susenas 2019 memperlihatkan 99,3 persen proses kelahiran anak lahir hidup ditolong dokter dan bidan di puskesmas dan rumah sakit Mahulu. Tak ada lagi kasus ibu meninggal saat melahirkan. Angka kematian bayi dalam proses persalinan ditekan tiap tahunnya. Dari 18 kasus pada 2017 menjadi 9 pada 2019. Mendekati ambang batas yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yakni 23 kematian per 100 ribu penduduk – atau maksimal 8 kematian untuk Mahulu yang berpenduduk sekitar 30 ribu jiwa.

Pemkab Mahulu menjamin kesehatan warganya lewat program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Lewat program ini semua biaya kesehatan gratis ditanggung pemerintah. Tercatat ada 22 ribu warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS yang dibiayai Pemkab Mahulu dengan anggaran Rp 5-6 miliar per tahun. Sementara, 8 ribuan lainnya masuk kategori PBI tanggungan pemerintah pusat.

Bidang Pendidikan

Sektor pendidikan juga salah satu fokus pembangunan. Dikucurkan program Beasiswa Gerbang Mahulu Cerdas dengan kuota 500 orang tiap tahunnya. Begitu pula fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar yang meningkat signifikan tiap tahun. Hingga pada 2019 tercatat ada 24 unit bangunan sekolah baru, mess, maupun rumah dinas yang dibangun. Sebanyak 42 unit bangunan sekolah direhabilitasi dan ada penambahan 10 ruang kelas baru.

Sedikitnya terdapat 39 unit sekolah dasar dengan murid sebanyak 4.168 siswa dan 446 tenaga pendidikan. Jika dihitung rata-rata rasio murid terhadap sekolah yaitu 107:1. Artinya, daya tampung rata-rata sekolah SD/MI 107 murid per sekolah. Selanjutnya rasio guru dan murid 9:1.

Untuk jenjang pendidikan menengah pertama, terdapat 15 unit sekolah dengan 1.897 siswa dan 297 tenaga pengajar. Hal ini membuat rasio murid dengan sekolah menjadi 126:1. Sementara rasio guru dan murid 6:1. Mengacu ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan rasio ideal guru dan siswa sekolah dasar adalah 1:29. Sementara jenjang sekolah menengah adalah 1 guru banding 24 siswa.

Mengacu data tersebut, terlihat rasio guru dan siswa, baik di jenjang SD maupun SMP di Mahulu, berada di atas ideal. “Kami percaya kalau sumber daya manusia baik, maka bisa mengelola daerah dengan baik dan mempercepat pembangunan,” ujar Bupati kepada kaltimkece.id pada lain kesempatan, akhir September 2020 di kediamannya.

Sementara dari sisi telekomunikasi, dalam kurun lima tahun sejak 2015, Mahulu memiliki 28 menara pemancar sinyal telekomunikasi. Sebanyak 23 unit di antaranya memancarkan sinyal 4G dan sisanya bakal ditingkatkan. Meningkat tiga kali lipat dibanding 2013 lalu. Kala itu, 80 persen wilayah Mahulu tergolong zona blank spot. Masih ada rencana menambah 12 tower lagi pada tahun 2020-2021 untuk menutup seluruh titik blank spot di 50 kampung.

Adapun dari sisi infrastruktur dasar seperti jalan, telekomunikasi, air bersih, dan kelistrikan, juga memperlihatkan banyak kemajuan. Baik program dinas terkait maupun lewat pemerintah kampung melalui Alokasi Dana Kampung (ADK).

Perlahan tapi pasti, akses jalan yang semula 0 Km, mulai mewujud fisiknya sebanyak 84 persen. Hingga 2020 tercatat ada 127,6 Km jalan kabupaten dibangun dan ditingkatkan. Perinciannya 35,1 Km pembangunan jalan baru; 60 Km peningkatan jalan berbutir; 6,94 Km pengerasan jalan, dan 25,6 Km jalan diaspal. Dana ADK yang disalurkan ke 50 kampung telah bersalin menjadi 24.423 meter jalan kampung dan 719 jembatan kampung.

“Manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Jalan permukiman disemen, fasilitas umum kantor desa mulai bagus, bisa membangun rumah layak huni, dan lain-lain,” ujar Bupati.

Pembangunan infrastruktur jalan darat juga dibantu Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat. Sudah ada komitmen pemerintah pusat membantu membangun jalan darat penghubung Kutai Barat–Long Bagun hingga Kecamatan Long Apari. Sembari menunggu proses pembangunan jalan darat, Pemkab Mahulu mengeluarkan kebijakan speedboat gratis.

Armadanya terus ditambah menjadi lima. Dua beroperasi ke rute hulu, tiga beroperasi ke hilir. Kehadirannya terbukti mengurangi ongkos angkut warga. Tercatat dari 2017 hingga 2019 terdapat 54.051 warga penerima manfaat SOA.

Perkembangan di berbagai bidang tersebut turut menggeliatkan perekonomian Mahulu. Terus tumbuh rata-rata 5 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Memicu tumbuhnya berbagai usaha perdagangan di berbagai kampung. Begitu pula berkembang akses perbankan di lima kecamatan. Sebagai contoh, Bankaltimtara memiliki lima kantor kas di tiap kecamatan dengan kenaikan status menjadi kantor cabang pada 2019. (*)