Duduk Perkara Keributan antara PDI Perjuangan dengan Andi Harun-Rusmadi

Ditulis Oleh: Arditya Abdul Azis
Kamis, 30 Januari 2020

kaltimkece.id Perpolitikan Kota Tepian memanas. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda semakin dekat. Konflik pun mulai terlihat. Seperti terjadi antara PDI Perjuangan dan Andi Harun-Rusmadi Wongso. Tepatnya setelah dua figur tersebut menyatakan berpasangan untuk maju dalam kontestasi pilwali mendatang.

Langkah itu rupanya tak sejalan PDI Perjuangan. Seperti disebutkan Ketua DPC Samarinda Siswadi, bakal calon yang mendahului ketetapan partai dengan menetapkan pasangan, kemungkinan besar tidak direkomendasi.

Salah satu pasangan dimaksud adalah Andi Harun dan Rusmadi. Keduanya bahkan dijadwalkan menggelar jalan sehat sekaligus deklarasi pada 23 Februari 2020.

"Proses penilaian masih berlangsung, Andi Harun dan Rusmadi sudah mau deklarasi mendahului keputusan partai," ujar Siswadi saat jumpa pers didampingi Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Akmad Sofyan, di kantor DPRD Samarinda, Rabu sore, 29 Januari 2020.

Andi Harun merupakan salah satu bakal calon yang mendaftar ke PDI Perjuangan. Ia juga ketua DPD Gerindra  Kaltim. Sedangkan Rusmadi, sama sekali tak mendaftar ke partai dengan lambang banteng tersebut.

"Tidak mungkin kami memproses orang yang tidak mendaftar di PDI Perjuangan. Dan ini sangat sulit buat Andi Harun serta Rusmadi Wongso untuk dicalonkan PDI Perjuangan," tegas Siswadi.

Selain pasangan tersebut, pelamar PDI Perjuangan lainnya juga sudah ada yang menetapkan pasangan. Yakni Zairin Zain. Siswadi menegaskan mantan pejabat Pemprov Kaltim itu turut mendapat perlakuan sama.

Andi Harun yang dikonfirmasi menyayangkan sikap DPC PDI Perjuangan. Terlebih terkait pernyataan Siswadi. Menurutnya, dalam aturan pendaftaran tidak pernah ada secara lisan atau tertulis bahwa partai menentukan pasangan.

"Seharusnya secara etika politik hal itu disampaikan secara tertulis atau lisan dalam mekanisme pendaftaran di PDI Perjuangan. Bukan melalui konferensi pers. Karena kami mendaftar berusaha memenuhi secara prosedural dan penuh etik kepada PDI Perjuangan," ucap Andi Harun.

Ia menilai pernyataan Siswadi mendiskreditkan dirinya yang telah mendaftar di penjaringan PDI Perjuangan.

Di samping itu, Andi Harun menilai materi konferensi pers tersebut terkesan bertentangan dari komunikasi yang dilakukan dirinya dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim. Sejauh ini, komunikasi disebut masih intens.

Tak Saling Bicara

Tak perlu waktu lama untuk Siswadi dan Andi bertemu setelah silang pendapat tersebut. Keduanya dipertemukan dalam agenda paripurna DPRD Samarinda, Kamis, 30 Januari 2020. Dengan agenda pergantian antar waktu anggota DPRD asal Partai Gerindra.

Siswadi dan Andi Harun duduk bersampingan. Terlihat tak saling bicara selama agenda berlangsung. Pada akhir paripurna, Andi yang dimintai keterangan oleh awak media menegaskan tak satupun ketetapan PDI Perjuangan dilanggarnya.

Lebih lanjut, Andi Harun mengatakan proses panjang melatarbelakangi dirinya berpasangan dengan Rusmadi Wongso. Bukan pilihan instan. Malah telah diamini tiga partai, salah satunya Gerindra.

"Saya tidak pernah mengklaim bakal didukung PDIP. Saya hormati prosesnya. Kalau didukung alhamdulillah. Kalau tidak saya hormati," ujarnya.

Adapun Siswadi menegaskan sikap politik DPC PDI Samarinda telah tepat. Seharusnya, pasangan menunggu rekomendasi partai, bukan sebaliknya.

"Partai yang menunggu atau pasangan? Kan jelas partai," ucap Siswadi.

"Logikanya ‘kan mereka yang mendaftar harusnya mereka yang menunggu. Jangan kelajuan. Artinya partai yang mengusung. Bukan kandidat yang mengusung partai."

Masih Kader Partai

Sementara itu, Rusmadi menduga pernyataan Siswadi dilatarbelakangi maksud politik. Ada upaya menghambat dirinya berpasangan dengan Andi Harun. Ada dugaan PDI Perjuangan telah memilih kandidat lain untuk diusung.

"Saya lihat ini statement nya terlalu berlebihan, mungkin dia sudah ada calon jadi, menghilangkan peluang dari calon lain," ungkapnya.

Rusmadi mengakui memang tak mendaftar pada penjaringan DPC PDI Perjuangan Samarinda. Mengklaim terlambat mengambil formulir. Terlalu lama mempertimbangkan untuk maju. Apalagi setelah rangkaian kegagalan di Pilgub Kaltim 2018 dan Pileg 2019.

"Tanggal 28 Oktober (2019) aku mau maju,  PDIP sudah selesai pendaftaran. Itu saja. Soal waktu saja," sebut Rusmadi.

Rusmadi memastikan hingga saat ini masih berstatus kader PDI Perjuangan. Masih mengantongi kartu tanda anggota. Bahkan mengikuti sekolah kepala daerah yang diselenggarakan partai tersebut. Jika ada pernyataan ia bukan lagi kader partai, Rusmadi meminta pembuktian secara resmi.

Pastikan Tak Usung Rusmadi

Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim, Safaruddin, yang dikonfirmasi kaltimkece.id, mengatakan peluang dukungan bagi Andi Harun masih terbuka. Wacana berkoalisi dengan Gerindra pun mengemuka. Namun, pasangan yang bakal diduetkan dipastikan bukan Rusmadi. Mantan Sekprov Kaltim itu disebut bukan lagi kader partai.

"Kami akan usung juga kader sendiri. Tidak hanya berikan perahu. Tapi mendayung bersama bukan ditinggal PDIP," ucapnya.

Menutup peluang bagi pasangan Andi Harun-Rusmadi Wongso, disebut sebagai hak  partai. Seperti diungkapkan pengamat politik Luhtfi Wahyudi. Menunjuk maupun mencoret menjadi hak tiap partai. Kandidat yang  menunggu rekomendasi wajib menghargai keputusan tersebut.

"Dari segi etika politik  itu (keputusan) PDIP itu betul, dia kan punya otoritas partai itu, untuk mengeluarkan rekomendasi," ucap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tersebut.

Sebagai partai pemenang Pemilu di Samarinda PDI Perjuangan punya mekanisme tersendiri untuk mengusung kandidat. Oleh karena itu, setiap kandidat harus menaati aturan partai.

Dalam hal ini, Luthfi menilai kegaduhan tersebut dipicu perebutan kepentingan antara kader dan non-kader. Alias Siswadi dan Rusmadi.

"Yang barang kali karena Siswadi juga salah satu kontestan. Atau salah satu pihak yang mendaftar. Seandainya Siswadi tidak mendaftar, kegaduhan itu berkurang," ujar dia.

Politik selalu identik dengan transaksional atau take and give. PDI Perjuangan juga masih butuh koalisi untuk mengusung kandidat. Koalisi yang dibangun tentu didasari kepentingan masing-masing partai.

"Nah, dalam take and give itu, partai punya otoritas untuk menentukan siapa berpasangan kepada siapa, tidak bisa disetir oleh calon yang mendaftar," pungkasnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang