Label "Dpr"
Pemkab Mahulu Sampaikan KUPA dan PPAS 2021, Dibahas Agar Disepakati Bersama DPRD
KUPA dan PPAS 2021 memperhatikan target dan realisasi pendapatan dan progres penyerapan belanja yang telah ditetapkan dalam APBD murni tahun anggaran 2021.
Lima Fokus Pembangunan Mahulu Tahun 2022, Percepat Daya Saing Daerah Mendukung Ekonomi Berkelanjutan
Ada lima fokus pembangunan Mahulu 2022 yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Proyeksi APBD Mahulu 2022 Capai Rp 1,9 Triliun, Didominasi Dana Transfer, Perlu Upaya Menggali PAD
Dana sebesar itu masih didominasi transfer pemerintah pusat dan daerah. Perlu upaya menggali PAD.
Pemkab Dan DPRD Mahulu Sepakati KUA-PPAS APBD 2022, Modal Pembangunan Masa Depan
Modal pembangunan tahun mendatang adalah sinergi eksekutif dan legislatif dalam mengelola anggaran.
DPRD Setuju RPJMD 2021-2026, Wabup Instruksikan OPD Segera Rampungkan Renstra
OPD diminta segera rampungkan rencana strategis kerja agar yang realistis dan rasional agar pembangunan tepat sasaran dan konkret.
Di Balik Kebetulan yang Aneh di Kantor Golkar Kaltim, Demo Bentrok hingga Didatangi KPK dalam Sehari
Andaikata bukan kebetulan, desain ini amatlah cantik ketika dilihat dari sudut pandang politik.
Lima Anggota DPRD Kaltim Ajukan Diri Jadi Jaminan Penangguhan Penahanan Dua Tersangka Demo UU Ciptaker
Dua tersangka unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di DPRD Kaltim berpeluang mendapat penangguhan penahanan dengan lima perwakilan DPRD Kaltim sebagai jaminan.
Demonstran Tuntut DPRD Kutim Nyatakan Penolakan UU Cipta Kerja secara Terbuka
Para demonstran ditemui sejumlah wakil rakyat dan unsur pimpinan DPRD Kutim. Namun tuntutan pengunjuk rasa tak bisa dipenuhi.
Inisiatif Datang saat Unjuk Rasa di DPRD Kaltim, Isran Noor Ogah Ikut Tolak UU Cipta Kerja
Isran Noor hadir saat unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim pada Senin, 12 Oktober 2020. Namun menolak menemui demonstran di luar.
DPRD PPU Inisiasi Raperda Pelabuhan Benuo Taka, Bisa Tingkatkan PAD Mulai Rp 5 Miliar
Pelabuhan Benuo Taka diyakini mampu meningkatkan PAD Penajam Paser Utara hingga setidaknya Rp 5 miliar.